Deklarasi Partai Kedaulatan Rakyat, Dana Berasal dari Hasil Gotong Royong

user
danar 28 Oktober 2021, 19:30 WIB
untitled

SOLO, KRJOGJA.com – Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) dideklarasikan di hotel Adiwangsa, Solo, Kamis (28/10/2021). Dalam pidato politiknya, yang dihadiri perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia baik yang hadir secara pribadi maupun mengikuti secara virtual, Tuntas Subagyo, Ketua Umum partai Kedaulatan Rakyat mengatakan, rakyat bukan menjadi budak di negeri sendiri.

"Sebab PKR harus berjalan di rel demokrasi yang menanamkan idealisme dan amanah, bahwa bangsa Indonesia harus berjiwa kesatria dan bangga atas hasil karya sendiri. Indonesa mandiri, tidak tergantung asing dan aseng” tegasnya yang disambut tepuk tangan meriah semua yang hadir.

Tuntas mengakui dimana PKR muncul dari bawah, terdiri dari orang-orang kecil, sehingga partai ini tidak ada tokoh besar maupun nasional. "PKR hadir untuk menyongsong pesta demokrasi yang bakal di gelar pada tahun 2024 mendatang. Sehingga di tahun politik 2024 bakal semakin seru, pasalnya partai-partai baru akan bermunculan," paparnya.

Untuk berkiprah dalam kancah perpolitikan di Indonesia ini. PKR memang semula, merupakan gerakan massa Tikus Pithi Hanata Baris. Namun justru sekelompok massa yang dipimpin Tuntas Subagyo itu berubah haluan, menjadi partai politik. “Pendirian partai ini murni milik warga masyarakat biasa,  sehingga ini benar-benar partainya wong cilik,” tandasnya.

PKR deklarasikan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, tampak hadir beberapa tokoh politik dan puluhan massa partai baru ini. Tuntas mengaku, membuat dan mendirikan Parpol dengan cabang  34 provinsi di seluruh Indonesia itu bukan pekerjaan yang mudah.

Namun dengan tekad dan semangat yang kuat, kini sudah mencapai 19 provinsi dalam waktu dua bulan belakangan ini, atas dukungan dan kerja keras masyarakat. “Sehingga kami optimis pada bulan Desember 2021 ini mampu memenuhi kuota 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Semua ini berlangsung dengan gerakan dari bawah, dengan demokrasi bernuansa baru dalam perpolitikan Indonesia. Dengan demikian, PKR akan menjadi penengah dan pengarah politik pada pemilu 2024. Buktinya, dalam waktu singkat telah terbentuk 19 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) (pengurus provinsi), dan 267 DPD (Kabupaten/kota). Ditargetkan usai deklarasi sampai akhir tahun ini sudah bisa memenuhi target syarat mendaftar di Kemenkumham.

Untuk dana partai, Tuntas mengaku seluruhnya diusahakan mandiri anggota. Hal itu justru menggembirakan, karena respon masyarakat cukup antusias membentuk pengurus dan kantor, di tiap propinsi dengan model gotong royong. (Hwa)

Credits

Bagikan