Berawal Dari Relawan Pilwalkot Solo, Tuntas Subagyo Dirikan Partai Kedaulatan Rakyat

user
danar 25 Oktober 2021, 19:31 WIB
untitled

SOLO, KRJOGJA.com - Berawal dari gerakan Tikus Pithi Anoto Baris, relawan  Calon Walikota Solo , pasangan Bagyo Wahyono-Supardjo (Bajo) kini bakal dideklarasikan partai politik (parpol) baru bernama Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), dibawah pimpinan Tuntas Subagyo. Ketua umum PKR, Tuntas Subagyo mengatakan pendirian partai ini murni milik warga masyarakat biasa, tidak ada tokoh nasional dalam partai ini.

"Partai Kedaulatan Rakyat ini bakal di deklarasikan besuk Kamis bertepatan   Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021   dengan kegiatan terbatas sesuai prokes di Hotel Adhiwangsa Solo."ujar Ketua umum PKR, Tuntas Subagyo didampingi Sekretaris jendral (Sekjen) PKR Sigit Prakoso kepada pers, Senin (25/10/2021).

Tuntas mengaku membuat dan mendirikan parpol yang cabangnya di seluruh Indonesia bukan pekerjaan yang mudah.

"Namun kita sepakat dan optimis  membuat partai ini. Semua digerakkan dari bawah, misinya ingin membawa nuansa baru dalam demokrasi dan perpolitikan Indonesia, PKR penengah dan pengarah politik pada pemilu 2024." ujar Tuntas.

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, akan digelar Deklarasi PKR, dengan kegiatan terbatas sesuai prokes di Hotel Adhiwangsa Solo.

"Sejak mulai dua bulan lalu sudah terbentuk 19 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) (pengurus propinsi), dan 267 DPD (Kabupaten/kota). Ditargetkan usai deklarasi sampai akhir tahun kita sudah memenuhi target syarat mendaftar di Kemenkumham," terang Tuntas.

Untuk dana partai, Tuntas mengaku seluruh dana diusahakan mandiri oleh anggota. Diakui Tuntas pihaknya merasa gembira atas respon masyarakat yang cukup antusias membentuk pengurus dan kantor, di tiap propinsi dengan model gotong royong.

Sigit Prakoso, Sekjen PKR menambahkan, PKR baru dua bulan melaksanakan operasional, diawali inventarisasi pergerakan politik di Indonesia, dari 34 propinsi sudah ada 19 propinsi. Target akhir Desember 2021 tuntas.

Sesuai aturan Kemenkumham partai harus memenuhi persyaratan, diantaranya memiliki kepengurusan di 34 propinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan.

"Target Desember selesai, dan awal Januari dibawa ke Kemenkumham untuk verifikasi," papar Sigit.

Sigit mengatakan pembentukan pengurus di daerah tidak mengalami kesulitan, utamanya diluar Jawa terlihat lebih maksimal.

"Wilayah yang jadi barometer propinsi Aceh, Makassar dan NTT sudah terbentuk kepengurusan hingga tingkat ranting." katanya.

Sampai saat ini pengurus propinsi yang sudah terbentuk yakni di DKI Jakarta, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Aceh, Sumbar, Sumsel, Sumut, Lampung, Papua, Papua Barat, Sulsel, Sulteng, Maluku Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltara). (Hwa)

Credits

Bagikan