BPJS Ketanagakerjaan Hormati Putusan MK, Fokus Meningkatkan Pelayanan

user
agus 22 Oktober 2021, 06:12 WIB
untitled

PURWOKERTO, KRJogja.com - BPJS Ketenagakerjaan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pengalihan program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun untuk ASN dan TNI/Polri dari PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Berkaitan keputusan tersebut BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto, akan mengikuti kebijakan yang diambil Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo.

"Kami mengikuti kebijakan Direktur Utama BPJAMSOSTEK, dan fokus meningkatkan pelayanan serta kepesertaan Jamsostek di wilayah Banyumas, Banjarnegara dan Purbalingga dengan mengerahkan seluruh insan BPJAMSOSTEK yang berada di wilayah kerjanya untuk memberikan edukasi tentang manfaat dari program Jamsostek ke seluruh lapisan masyarakat pekerja, " kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto, Agus Widiyanto, Kamis (21/10/2021).

Sebelumnya Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, dalam releasenya menyatakan sebagai pihak terkait, instansinya menghormati dan menerima putusan tersebut.

"Sebagai badan hukum publik, semua kegiatan operasional BPJAMSOSTEK tentunya berdasar pada regulasi, termasuk perubahannya, seperti putusan MK ini," jelas Anggoro.

Ia menambahkan sesuai Undang Undang (UU) SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan regulasi pendukung lain seperti Perpres 109 tahun 2013 dan Inpres Nomor 2 tahun 2021, tetap fokus berupaya memperluas kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada seluruh pekerja di luar kategori ASN dan TNI/Polri, termasuk di antaranya Pegawai Swasta, BUMN, Pekerja Informal, Pekerja Migran, Pekerja Sektor Jasa Konstruksi dan Pegawai Non ASN.

Perlindungan Jamsostek yang dilaksanakan BPJAMSOSTEK tersebut terdiri atas Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM) dan yang terakhir Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Anggoro menambahkan, salah satu upaya pihaknya dalam memperluas kepesertaan adalah terus mengedukasi pekerja, pemberi kerja, dan stakeholder lainnya bahwa manfaat program Jamsostek sangat baik dan lengkap.

"Contoh manfaat tersebut antara lain, perawatan dan pengobatan bagi korban kecelakaan kerja tanpa batasan biaya untuk peserta JKK, manfaat beasiswa hingga Rp174 Juta pada program JKK dan JKM, santunan kematian sejumlah Rp 42 juta pada program JKM, hingga manfaat hasil pengembangan JHT di atas bunga deposito bank pemerintah. Semua bentuk perlindungan itu dapat diraih dengan iuran yang sangat ringan," jelas Anggoro.

Anggoro juga menekankan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan, yang telah menjangkau seluruh Indonesia melalui sebaran 325 kantor cabang, ditambah layanan online melalui website dan aplikasi JMO.

Anggoro mengharapkan dengan putusan MK ini, semua pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing agar pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai haknya sebagai pekerja, dan sebagai warga negara indonesia.(Dri)

Credits

Bagikan