Libur Maulid Nabi Muhammad SAW, Pemda DIY Larang ASN Cuti

user
danar 15 Oktober 2021, 09:30 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Guna meminimalisir mobilitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda DIY dilarang mengambil cuti maupun bepergian ke luar daerah selama libur Maulid Nabi Muhammad SAW sepanjang 18 hingga 22 Oktober 2021 mendatang.

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Pemda DIY sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13/2021 tentang Pembatasan Kegiatan ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Libur Nasional 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.

"Sejumlah upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Salah satunya dengan menggeser hari libur nasional Maulid Nabi dari 19 Oktober menjadi 20 Oktober. Untuk itu kami menyambut baik adanya kebijakan larangan mengambil cuti maupun bepergian ke luar daerah saat libur Maulid Nabi. Selain kebijakan tersebut sudah menjadi kebijakan pusat juga mengantisipasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan. Jadi kami berharap ASN di DIY saat libur Maulid Nabi tidak usah berpergian keluar kota," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, K Baskara Aji di kantornya, Kamis (14/10/2021).

Baskara Aji menyatakan, meski kasus harian Covid-19 sudah mulai melandai, tapi bukan berarti masyarakat bisa bebas bepergian keluar daerah. Karena dalam kondisi pandemi seperti sekarang aktivitas perjalanan ke luar daerah termasuk hal yang riskan. Sehingga pihaknya bisa memaklumi kebijakan pemerintah untuk menggeser hari libur keagamaan maupun larangan cuti ASN.

Pasalnya jika hal itu tidak dilakukan dikhawatirkan masyarakat akan memanfaatkan waktu liburan untuk berwisata atau pergi ke luar kota. Dikhawatirkan bisa memicu terjadinya penularan yang berdampak pada penambahan kasus.

"Larangan ASN untuk cuti ini bukan pertama kali dilakukan. Karena pemerintah pusat sudah beberapa kali ini tidak membolehkan cuti. Nanti kebijakan dari pemerintah pusat akan kami tindak lanjuti dengan surat edaran. Seandainya ada ASN karena kondisi darurat perlu bepergian ke luar daerah harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya," terang Baskara Aji.

Mantan Kepala Disdikpora DIY itu menambahkan, sesuai dengan ketentuan yang ada, seandainya ada ASN yang melanggar terancam kena sanksi dispilin sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja. (Ria)

Credits

Bagikan