KUA PPAS Purbalingga 2022: Inflasi dijaga dibawah 3  Persen, Ekonomi Tumbuh 4,5 – 5,5  Persen

user
Ary B Prass 11 Oktober 2021, 14:57 WIB
untitled

PURBALINGGA, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga mematok target ekonomi pada 2022 pada Rancangan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022. Dengan menjaga inflasi tetap dibawah 3 Persen, ekonomi diharapkan bisa tumbuh pada kisaran 4,5 – 5,5  Persen.

“Bila itu bisa kita jaga, kemiskinan akan menurun pada kisaran 14,5 - 15,5  Persen, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5-6  Persen dan IPM (Indeks pembangunan manusia) diharapkan lebih dari 69,5,” tutur Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, Senin siang (11/10/2021). Rapat dipimpin Ketua DPRD Bambang Irawan dan dihadiri secara fisik oleh Bupati, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretaris Daerah.

Bupati menyebutkan, KUA-PPAS Tahun 2022 disusun dengan meperhatikan kondisi dan dampak pandemi covid-19. Pandemi itu secara langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah Tahun 2022.

“Target inflasi dibawah 3 persen, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan yang menurun pada kisaran 14,5 - 15,5  Persen, tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5-6  Persen dan IPM lebih dari 69,5, didasarkan proyeksi ekonomi makro nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta mencermati tantangan dan potensi perekonomian daerah,” ujar Tiwi.

Tahun 2022 belanja daerah direncanakan sebesar Rp.2.030.965.854.000. Terdiri belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp.1.625.305.000, belanja tidak terduga sebesar  Rp. 13.000.000.000 serta belanja transfer sebesar Rp.392.660.324.000.

Dalam PPAS TA 2022, pendapatan daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 1.975.328.000. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan Rp.280.256.514.000, dan pendapatan transfer Rp 1.587.705.790.000. Jumlah tersebut lebih kecil Rp 24.666.834.000 dari target dana perimbangan tahun 2021 sebesar Rp 1.612.372.624.000.

“Kondisi itu karena alokasi bagian Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat juga turun,” ujarnya sembari menyebutkan target pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp 127.132.000,000 pada 2022.

Pada tahun 2022, lanjut Tiwi, terdapat penambahan kebutuhan belanja wajib dan mengikat yang cukup besar. Yakni pembayaran gaji CPNS dan 2.678 orang PPPK yang saat ini sedang proses rekrutmen. Penambahan belanja tersebut tidak diimbangi dengan penambahan alokasi dana transfer umum oleh pemerintah pusat, sehingga harus mengurangi alokasi belanja untuk kegiatan yang lain.

Ketua DPRD, Bambang Irawan yang memimpin rapat paripurna menyampaikan setelah KUA PPAS Tahun 2022 diserahkan, akan ditindaklanjuti pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar).

“Hari ini komisi akan mulai melaksanakan rapat internal terkait KUA PPAS Tahun 2022. Besok dilanjutkan dengan pembahasan bersama Banggar,” ujarnya.  (Rus)

Credits

Bagikan