Selama PPKM Darurat, Begini Kondisi Ketenagakerjaan di DIY

user
danar 15 Juli 2021, 20:10 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Pelaku dunia usaha dan industri baik sektor formal maupun informal di DIY terdampak dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali sejak 3 sampai 20 Juli 2021. Meskipun terdampak, namun dipastikan kondisi sektor ketenagakerjaan di DIY masih aman terkendali sejauh ini.

Komite Tetap Pengembangan Kesekretariatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY Tim Apriyanto mengatakan PPKM Darurat ini jelas memberikan dampak bagi sektor tenaga kerja, meskipun belum ada data resmi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY. Munculnya klaim ratusan ribu tenaga kerja di DIY berpotensi dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dinilai tidak mendasar.

"Saya berani menyatakan klaim tersebut tidak mendasar karena kita tahu jumlah sektor usaha di DIY sebagian besar sektor informal daripada sektor formal sehingga jumlah tenaga kerja kita tidak sampai ratusan ribu tenaga kerja. Jadi saya klarifikasi sektor tenaga kerja di DIY masih aman dan terkendali sampai saat ini," ujarnya kepada KR di Yogyakarta, Kamis (15/7/2021).

Tim mengakui memang ada sejumlah persoalan di sektor tenaga kerja dengan dilaksanakan PPKM Darurat ini DIY, namun diselesaikan dengan mekanisme bipartit. Mekanisme bipartit ini menjadi pilihan utama bagi sektor informal khususnya pelaku UMKM yang jumlahnya lebih dari 80 persen di DIY. Sedangkan yang tergolong pengusaha besar hanya 2 persen dari ratusan perusahaan yang ada di DIY.

"Mekanisme untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan ini berbeda-beda, ada yang perundingan dan kesepakatan antara pekerja dan perusahan. Kemudian ada skema bipartit bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga mekanisme unpaid leave seperti perhotelan alias dalam kondisi dirumahkan tetapi tidak ada kompensasi meskipun statusnya mereka masih karyawan," tuturnya.

Selain itu, Tim menambahkan ada opsi paruh waktu atau work from home (WFH) untuk mengurangi kapasitas karyawannya bagi sektor esensial dan kritikal yang diperhitungkan dari sisi pengupahaan. Pihaknya justru berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada para pekerja dan masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah angka kebutuhan minimum masyarakat sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang tentunya selalu diupdate.

"Bantuan-bantuan inilah yang diharapkan menjadi supporting bagi pengusaha yang memiliki tenaga kerja yang jumlahnya signifikan maupun pelaku UMKM. Kadin DIY mempunyai semangat mendukung penuh PPKM Darurat meskipun memberikan dampak terhadap sektor industri maupun perdagangan mulai dari industri kecil atau UMKM hingga industri besar. Kadin DIY pun tidak tinggal diam alias proaktif mendukung upaya penanganan pandemi ini," terangnya. (Ira)

Kredit

Bagikan