Jangan 'Ngeyel', Pelaku Usaha Diminta Patuhi PPKM Darurat

user
danar 05 Juli 2021, 08:10 WIB
untitled

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo meminta pada pelaku usaha untuk mematuhi Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Virus Corona dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Virus Corona di wilayah Jawa dan Bali. Aturan tersebut berlaku mulai 3-20 Juli 2021 demi menekan sekaligus mencegah lonjakan kasus positif virus Corona.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo Iwan Setiyono, Minggu (4/7/2021) mengatakan, pemerintah pusat, provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Sukoharjo sudah efektif menerapkan PPKM darurat virus corona mulai 3-20 Juli 2021. Dalam penerapan tersebut mengacu pada aturan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Virus Corona dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Virus Corona di wilayah Jawa dan Bali. Masyarakat termasuk pelaku usaha wajib mematuhi sesuai dalam aturan tersebut.

"Pembatasan kegiatan yang dilakukan dalam penerapan PPKM darurat sesuai Instruksi Bupati Sukoharjo dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sangat ketat. Termasuk pelaku usaha seperti mall, supermarket, pasar tradisional, pedagang kali lima (PKL) dan lainnya ikut dalam pengaturan tersebut. Mereka harus mematuhi demi menekan kasus positif virus Corona mengingat sekarang terjadi lonjakan kasus," ujarnya.

Aturan pembatasan kegiatan bidang atau sektor ekonomi khususnya perdagangan paling banyak disesuaikan dengan aturan pembatasan dari pusat. Diataranya menutup sementara 100 persen operasional pusat perbelanjaan.

PPKM darurat juga mengatur pembatasan kegiatan ekonomi pelaku usaha perdagangan pasar tradisional. Pembatasan dilakukan terhadap jam operasional dan pengunjung. Hal itu dilakukan demi mencegah kerumunan massa yang membuat rawan penyebaran virus Corona.

Iwan Setiyono mengatakan, pasar tradisional tidak luput dari pembatasan. Selain aturan jam buka tutup, pembatasan pengunjung maksimal hanya 50 persen. Sehingga dari pihak pengelola pasar juga harus ketat melakukan pengaturan pengunjung ini. Supermarket, toko kelontong, warung penyedia bahan pokok diizinkan buka sampai pukul 20.00 WIB saja.

Pembatasan usaha berupa pengaturan jam operasional sesuai Instruksi Bupati Sukoharjo dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengatur PKL bidang kuliner, warung makan dan restoran tidak lebih dari pukul 20.00 WIB. Pelayanan hanya boleh pesan dibawa pulang atau take away, tidak boleh makan ditempat atau dine in. Sehingga pedagang diminta tidak menyediakan meja kursi untuk makan ditempat.

"Protokol kesehatan dan penerapan Instruksi Bupati Sukoharjo dan Instruksi Menteri Dalam Negeri akan diterapkan secara lebih ketat," lanjutnya.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, mengatakan, Instruksi Bupati Sukoharjo dikeluarkan pada 2 Juli 2021 menindaklanjuti keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM Darurat virus Corona. Dasar lainnya yakni adanya Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Lonjakan Kasus Virus Corona di Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Sukoharjo sendiri pada penerapan PPKM Darurat virus Corona saat ini pada kriteria situasi level 4. Hal tersebut disebabkan karena lonjakan kasus positif virus Corona. Dalam Instruksi Bupati Sukoharjo tersebut mengatur sejumlah pengetatan kegiatan masyarakat.

Etik Suryani menjelaskan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara daring atau online, pelaksanaan pada kegiatan sektor non esensial diberlakukan 100 persen work from home (WFH),

Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina virus Corona, industri orientasi ekspor diberlakukan 50 persen maksimal staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal staf WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100 persen maksimal staf WFO. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

Instruksi Bupati Sukoharjo juga memuat pengetatan kegiatan pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat atau dine-in.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan. Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen. Tempat ibadah masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara. Destinasi wisata, usaha wisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, bioskop, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya sementara ditutup.

Transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi, kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hajatan pernikahan hanya dilakukan untuk prosesi ijab qobul dengan jumlah paling banyak 10 orang dengan membawa bukti negatif rapid test antigen dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta tidak menyediakan makan di tempat.

Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh menggunakan pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api harus menunjukan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama, menunjukan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut, untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

"Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face Shield tanpa menggunakan masker. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT dan RW zona merah tetap diberlakukan dan melarang setiap bentuk aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa," ujarnya.

Etik Suryani menjelaskan, dalam Instruksi Bupati Sukoharjo tentang PPKM Darurat Virus Corona juga dijelaskan, setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

"Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi bekerjasama dengan asosiasi dan komunitas," lanjutnya. (Mam)

Kredit

Bagikan