Silpa APBD 2020 Jauh di Atas Prediksi

user
danar 21 Juni 2021, 10:50 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) untuk APBD Kota Yogya tahun 2020 jauh melebihi di atas prediksi. Dalam APBD 2021 besaran Silpa tahun lalu diprediksi mencapai sekitar Rp 120 miliar namun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditetapkan sekitar Rp 320 miliar.

Ketua DPRD Kota Yogya H Danang Rudiyatmoko, menyebut Silpa tersebut turut dilaporkan dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogya 2020. "Antara prediksi dengan kenyataan terdapat selisih sekitar Rp 200 miliar. Itu nanti akan masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2021. Tentunya ini menjadi tantangan bagi eksekutif dalam pemanfaatannya," sebutnya, Minggu (20/6/2021) malam.

Besaran Silpa tersebut juga disinggung sejumlah fraksi ketika menyampaikan pandangan umumnya dalam sidang paripurna Jumat (18/6/2021) lalu. Meski Silpa cukup besar namun pengelolaan APBD Kota Yogya 2020 mendapat apresiasi kalangan fraksi DPRD Kota Yogya. Hal ini karena Kota Yogya mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga 12 kali berturut-turut.

Danang melanjutkan, pihaknya akan mengupayakan percepatan pembahasan APBD Perubahan 2021 tanpa mengabaikan tahapan. Diharapkan perubahan APBD dapat terselesaikan paling lambat akhir Agustus untuk selanjutkan dimintakan evaluasi Gubernur DIY. "Ada limpahan anggaran yang tidak sedikit dan harus digunakan dalam empat bulan efektif. Dari sisi teknis, OPD mana yang sanggup. Kemudian asas kemanfaatannya juga wajib diperhatikan agar muaranya ialah jaminan kesehatan dan pemulihan ekonomi," urainya.

Terkait hal tersebut, kalangan dewan akan mencermati setiap usulan kegiatan dari eksekutif. Terutama yang dibahas dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2021. Sehingga eksekutif didorong lebih kerja keras agar anggaran dapat terserap sesuai kebutuhan.

Sementara Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengapresiasi pandangan fraksi atas capaian WTP kinerja keuangan tahun 2020 lalu. Menurutnya, Silpa 2020 bisa menjadi berkah bagi APBD 2021 di tengah menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya penguatan ekonomi dan pengendalian kasus bisa semakin digencarkan. Kegiatan anggaran untuk kemasyarakatan juga bisa digulirkan secara massif.

Menurut Heroe, tingginya Silpa di atas prediksi tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi fase awal pandemi Covid-19. Terutama berkaitan refokusing dan realokasi anggaran yang dilakukan sebelumnya. "Saat refokusing dulu kita asumsikan seolah-olah belum ada bantuan dari pemerintah pusat maupun DIY. Ternyata dalam perjalannya ada bantuan sosial, obat-obatan, alat pelindung diri dan lain-lain yang disuplay pusat. Otomatis yang sempat kita alokasikan tidak dijalankan karena bisa jadi duplikasi anggaran," paparnya.

Oleh karena itu, semua kegiatan yang sudah diakomodir oleh pusat maupun provinsi, maka daerah tidak bisa mengalokasikannya. Begitu pula terhadap nominal bantuan, jika alokasi dari daerah lebih tinggi maka harus disesuaikan dengan nominal dari pusat. Hal ini supaya tidak menimbulkan persoalan sosial di lapangan. Penerima bantuan pun tidak boleh dobel. Sehingga, daerah hanya bisa mengalokasikan bantuan yang belum terjamah oleh intervensi dari pusat sepanjang masuk dalam basis data.

Heroe mengungkapkan Silpa tersebut sebagian sudah masuk dalam APBD murni dan kelak juga dialokasikan melalui APBD perubahan. Hanya, teknis kegiatan yang akan digulirkan belum dapat dijabarkan saat ini. "Temanya tetap dua aspek yakni penanganan masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi. Sebagian memang masuk dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) namun ada yang masuk kegiatan anggaran reguler," tandas Heroe. (Dhi)

Credits

Bagikan