Kadin Gagas Terwujudnya Jogja Financial Forum

user
danar 10 Mei 2021, 06:10 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY tengah berupaya mewujudkan terbentuknya Jogja Financial Forum (JFF) di DIY. Kehadiran JFF ini sangat diharapkan dapat dicarikan solusi terhadap suatu masalah dan peluang investasi serta beberapa hal yang terkait dengan keuangan di DIY.

"Saya berharap JFF segera terwujud, baik forum konvensional maupun syariah," kata Wakil Ketua Bidang Keuangan, Perbankan, Keuangan Syariah dan Pasar Modal Kadin DIY Wawan Hermawan dalam diskusi terbatas di Kantor Kadin DIY, Sabtu (8/5/2021).

Wawan menjelaskan dalam forum tersebut sekaligus merupakan ajang komunikasi antara Pengusaha, Pemda, Akademisi, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Praktisi Keuangan dan Regulator dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Kasa Keuangan (OJK). Peserta diskusi sepakat dan mendukung terwujudnya JFF.

"Sektor keuangan sangat penting jadi penyangga kegiatan usaha di DIY, khususnya UMKM," tandas Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kadin DIY Robby Kusumaharta.

Robby mengatakan seperti diketahui, jumlah UMKM mencapai 95 persen lebih dari total unit usaha di DIY. Dengan kondisi ini maka UMKM butuh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor keuangan baik perbankan dan lembaga keuangan bukan bank/LKBB. Pihaknya dalam jangka pendek administrasi dan kesekretariatan Kantor Kadin DIY segera akan ditata kembali agar dapat mendukung kinerja organisasi dengan lebih optimal.

"Program-program Kadin DIY ke depan harus bersinergi dengan program Pemda DIY serta Kabupaten/Kota serta melibatkan akademisi dalam konteks triple helix. Dengan adanya sinergi Pengusaha, Pemda dan Akademisi (PTN/PTS dan ISEI), maka permasalahan usaha termasuk UMKM dapat dicarikan solusi dengan lebih optimal," terangnya.

Komite Tetap Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan Kadin DIY Y Sri Susilo menyampaikan pengembangan UMKM membutuhkan dukungan akses ke sumber pembiayaan, khususnya dari Bank dan LKBB. Banyak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sebenarnya feasible atau layak dibiayai namun belum atau tidak memenuhi persyaratan administratif perbankan (feasible namun tidak bankable).

"Sebenarnya perbankan di DIY sudah membuat terobosan untuk memberi kemudahan agar UMK dapat lebih mudah mengakses perbankan, namun fakta di lapangan pemanfaatan belum optimal. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Kadin DIY beserta pemangku kepentingan," pungkasnya.(Ira)

Kredit

Bagikan