YOGYA, KRJOGJA.com - Pemerintah Pusat telah memutuskan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengurangi penularan Covid-19 khususnya di Jawa-Bali diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan mengikuti sesuai instruksi dari pusat itu, namun tidak menutup kemungkinan akan ada modifikasi-modifikasi dengan memasukkan unsur kearifan lokal, sehingga Pembatasan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) lebih bisa diterima oleh masyarakat DIY.

"Pemda DIY sangat mengharapkan masukan-masukan dari masyarakat, yang akan kami bawa dalam rapat bersama Satgas Gugus Tugas Penanganan Covid-19, sehingga rumusan aturannya lebih bisa mencerminkan keadilan di semua sektor seperti kesehatan, ekonomi dan pendidikan," terang Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji dalam Focus Group Discussion (FGD) daring bertema 'Optimalisasi Vaksinasi dan PTKM di DIY, Jumat (22/01/2021).

FGD diselenggarakan oleh SKH Kedaulatan Rakyat (KR) bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan host Pemimpin Redaksi KR Octo Lampito. Pembicara lain, Bupati Sleman Sri Purnomo, Dokter Spesialis Penyakit Dalam sekaligus Konsultan Alergi dan Imunologi RSUP Dr Sardjito, dr Deshinta Putri Mulya MSc SpPD.

Hadir dalam FGD virtual tersebut, Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIY, dr Tri Wijaja. Berita lainnya dalam FGD ini, ada di bagian lain halaman ini. Siaran ulang FGD ini bisa disaksikan di kanal Youtube Kedaulatan Rakyat TV.

Menurut Basakara Aji, alasan Pemerintah Pusat memperpanjang PTKM karena terbukti mampu menurunkan angka konfirmasi positif Covid-19. Di DIY, sejak diterapkan PTKM mulai 11 Januari 2021, berhasil menurunkan 5 persen konfirmasi positif, sehingga pada PTKM kedua/perpanjangan diharapkan bisa turun dua kali lipatnya.

Dirinya memahami bahwa perpanjangan PTKM menjadi 'pil pahit' terutama bagi pelaku kesehatan, namun mau tidak mau harus mengikuti kebijakan pusat. Sehingga Pemda DIY membuka masukan/usulan dari masyarakat luas.

"Bagi sektor ekonomi, PTKM bisa jadi merugikan, tapi bagi sektor kesehatan menguntungkan, karena angka positif bisa diturunkan. Maka Pemda butuh masukan sabagai bahan untuk memodifikasi aturan PTKM agar bisa diterima semua pihak. Hal-hal positif bisa diusulkan, misalkan perlu ada posko skrining di kampung-kampung untuk menskrining tamu yang datang atau hal-hal yang lain," katanya.

Bupati Sleman Sri Purnomo juga sangat merasakan keluhan terutama dari pelaku ekonomi, karena jam beroperasi dibatasi hanya sampai pukul 19.00 WIB, selama PTKM. Namun demi kebaikan bersama, maka Pemda Sleman tetap akan mengikuti arahan dari Pemda DIY.

"PTKM ini kan tujuannya pembatasan, karena beberapa minggu ini kasus positif di Sleman cukup banyak, masyarakat seolah lupa bahwa di sekitarnya masih ada Covid-19 dan beraktivitas seperti normal, akibatnya penularan menjadi lebih masif. Kalau memang PTKM harus diperpanjang saya setuju saja, demi kebaikan bersama," katanya. (Dev)