YOGYA, KRJOGJA.com - Kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIY yang sudah berlangsung selama sembilan hari, masih diwarnai sejumlah pelanggaran di masyarakat. Bahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemda DIY masih menemukan 619 pelanggaran, dan dari jumlah tersebut sebanyak 15 tempat usaha yang mayoritas rumah makan terpaksa harus ditutup.

"Kami terpaksa menutup sementara 15 tempat usaha (ditutup 3 x 24 jam) karena terbukti melakukan pelanggaran. Penutupan terpaksa kami lakukan karena setelah diberikan Surat Peringatan (SP) 1 mereka tetap melanggar. Memang jika dibandingkan tujuh provinsi lain (wilayah Jawa-Bali) pelanggaran di DIY termasuk paling rendah. Karena di provinsi lain dalam kurun waktu yang sama terjadi 2.000-3.000 pelanggaran," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad.

Noviar mengatakan, Satpol PP DIY juga menemukan ada 34 perusahaan swasta yang tidak melakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah. Karena itu, berbagai temuan pelanggaran itu dijadikan bahan evaluasi agar ke depan pelaksanaan PTKM lebih baik.

Target menekan kenaikan kasus positif Covid-19 lewat kebijakan PTKM diharapkan bisa tercapai. Konsekuensinya penegakan protokol kesehatan (prokes) harus dilakukan lebih ketat lagi, karena kunci keberhasilan PTKM bukan ada di pengawasan, tapi lebih pada penegakan prokes.

Menurut Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih, kasus positif Covid-19 di DIY bertambah 287 kasus persis seperti sehari sebelumnya, sehingga total menjadi 17.802 kasus. Mayoritas 169 kasus dari hasil tracing kontak kasus positif, 74 kasus periksa mandiri dan 40 kasus belum ada informasi riwayat awal penularan.

Untuk domisilinya, terbanyak di Kota Yogyakarta 124 orang, Kabupaten Sleman 90, Bantul 40, Kulonprogo 31 dan Gunungkidul dua orang. Sedangkan pasien sembuh bertambah 188 menjadi 11.847 dan kasus meninggal bertambah 13 menjadi 408 kasus. (Ria/Ira)