23 Ribu Keluarga Miskin di DIY 'Lulus' Bantuan PKH di Tahun 2020

user
danar 15 Desember 2020, 17:50 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat jumlah graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) tahun 2020 mencapai 1.179.304 Kepala Keluarga (KK). Jumlah tersebut lebih banyak dari target nasional tahun ini yakni sebanyak 1 juta KK yang ‘lulus’ dari program bantuan pemerintah tersebut.

Di DIY, tercatat 23814 KK digraduasi tahun 2020 ini. Jumlah tersebut terdiri dari graduasibsejahtera mandiri 3.553 KK dan alamiah 20.261 KK.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin mengatakan jumlah graduasi hingga 30 November sudah melebihi target sebesar 10 persen dari total 10 juta penerima KPM PKH.

Dari total KPM graduasi tersebut, Kemensos mencatat ada dua jenis graduasi yang terjadi di PKH pada tahun ini yaitu graduasi secara mandiri sebanyak 341.773 KPM dan graduasi secara alamiah sebanyak 837.531 KPM.

“Provinsi yang paling banyak graduasi KPM PKH yaitu Jawa Tengah sebanyak 258.989 KPM, Jawa Timur sebanyak 225.183 KPM, Jawa Barat sebanyak 217.184 KPM. DIY tercatat 23.814 tergraduasi. Untuk wilayah luar Jawa tercatat propinsi Lampung menduduki peringkat pertama sebanyak 48.558 KPM, ditempat kedua propinsi Sumatra Utara sebanyak 40.520 KPM dan Propinsi Aceh sebanyak 35.923 KPM,” ungkapnya pada wartawan, Selasa (15/12/2020).

Graduasi mandiri merupakan KPM yang secara sukarela mengundurkan diri dari penerima bantuan PKH. Hal ini biasanya dikarenakan perekonomian KPM mulai membaik, sedangkan graduasi secara alamiah adalah KPM sudah tidak mempunyai lagi unsur penerima misalnya yang tadinya menerima bantuan karena ada unsur anak sekolah namun pada perjalanannya anak-anak mereka sudah selesai sekolah semua.

“KPM PKH yang telah graduasi akan digantikan oleh masyarakat miskin lainnya. Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin yang masih membutuhkan bantuan pemerintah. Keluarga miskin yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan maka dengan adanya yang graduasi secara otomatis mereka mendapatkan giliran menjadi KPM,” sambung dia.

Pemerintah sendiri menurut Pepen memberikan waktu lima tahun pada KPM. Setelah 5 tahun, mereka digraduasi dan digantikan keluarga miskin lainnya yang layak menerima.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Rachmat Koesnadi menyatakan pihaknya segera merumuskan target kepesertaan KPM PKH dengan memperbaiki data penerima bantuan PKH berbasis Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS). Rachmat mengaku telah memerintahkan seluruh pendamping PKH untuk terus melakukan evaluasi KPM PKH melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) di wilayah masing-masing.

“Dalam P2K2 KPM PKH diajak untuk meningkat kehidupannya, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Dengan meningkatnya perekonomian KPM maka mereka dengan sendirinya akan mengundurkan diri dari PKH,” pungkas Rachmat. (Fxh)

Kredit

Bagikan