Pembahasan Masuki Tahap Akhir, Penurunan Tarif PBB Bisa Tembus 20 Persen

user
danar 03 November 2020, 11:50 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Rencana penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan segera terwujud. Pansus Revisi Perda PBB sudah menyepakati perubahan prosentase tarif dan kelas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menjadi penentu PBB. Penurunan tarif pun bisa menembus 20 persen lebih dari ketetapan tahun ini.

Ketua Pansus Revisi Perda PBB DPRD Kota Yogya Nurcahyo Nugroho, menjelaskan pihaknya mendasarkan kajian tim akademis dalam menentukan prosentase tarif dan kelas atau range NJOP. "Salah satu yang sudah disepakati ialah menaikkan range NJOP untuk kelas lima. Jika dulu kelas lima itu untuk NJOP di atas Rp 5 miliar, nanti akan dijadikan Rp 50 miliar ke atas. Sedangkan yang NJOP Rp 5 miliar diturunkan menjadi kelas tiga," urainya, akhir pekan lalu.

Tarif PBB selama ini mendasarkan dari kelas NJOP. Untuk kelas satu tarifnya 0,1 persen, kelas dua 0,125 persen, kelas tiga 0,160 persen, kelas empat 0,220 persen dan kelas lima 0,3 persen. Sedangkan besaran pokok PBB ialah dengan mengalikan tarif tersebut dengan NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam revisi Perda 2/2011 itu pun prosentase tarifnya turut dilakukan penyesuaian.

Nurcahyo menambahkan, wajib pajak yang berada pada kisaran NJOP kelas satu hingga empat dipastikan ketetapan PBB yang baru akan berkurang dibandingkan tahun ini. Sedangkan untuk NJOP kelas lima berpotensi tetap atau bahkan terjadi kenaikan namun tidak signifikan. "Mungkin juga di kelas lima bisa turun, tetapi tidak signifikan seperti kelas satu hingga empat. Jumlah wajib pajak PBB yang berada di kelas lima itu hanya sekitar seratusan. Mayoritas berada di kelas satu," tandasnya.

Ia mencontohkan, wajib pajak yang memiliki NJOP sebesar Rp 10 miliar, ketetapan PBB tahun ini mencapai Rp 25 juta. Namun ada stimulus dari pemerintah sehingga yang dibayarkan Rp 10 juta. Sementara tarif baru yang mengacu revisi perda bisa berkurang menjadi Rp 8 juta. Hal itu pun belum termasuk stimulus yang mungkin masih bisa diberikan oleh Pemkot. "Kalau ada stimulus pasti akan turun lagi," imbuhnya.

Nurcahyo menjelaskan NJOP Rp 50 miliar rata-rata berupa lahan yang dibangun hotel atau bank besar. Pemanfaatannya pun untuk kepentingan usaha atau komersil. Sementara pembahasan revisi perda itu saat ini sudah memasuki tahap akhir. Ditargetkan awal bulan ini sudah bisa ditetapkan. Namun sebelum diterapkan harus diajukan supervisi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terlebih dahulu. Meski demikian diharapkan sudah bisa digunakan untuk penghitungan tarif PBB tahun 2021.(Dhi)

Kredit

Bagikan