YOGYA, KRJOGJA.com - Gugus Penanganan Covid-19 DIY akan memberi sanksi pada perusahaan yang lalai menerapkan protokol kesehatan dan menjadi klaster penularan. Pasalnya, beberapa waktu terakhir muncul penularan dengan jumlah kasus cukup besar di wilayah DIY.

Pemda DIY sudah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Gubernur (pergub) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Aturan tersebut menjadi dasar dimungkinkannya penerapan sanksi pada pihak yang abai.

“Kami sudah koordinasi dengan satpol PP untuk merespon pergub DIY nomor 17 Tahun 2020. Kan sudah jelas untuk perkantoran diwajibkan menyediakan sarana-prasarana, menata tata letak ruangan dan sebagainya yang mencerminkan protokol kesehatan,” ungkap Wakil Ketua Sekretariat Gugus Penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana, Sabtu (17/10/2020).

Sanksi yang bisa diterapkan menurut Biwara beragam mulai peringatan tertulis, penutupan usaha sampai pencabutan ijin usaha. Biwara menyampaikan pula pihaknya akan mengevaluasi terkait kasus terkini yakni di perusahaan telekomunikasi di Sleman yang total sudah menjadi pusat penularan 90 kasus positif.

“Kami mulai mengevaluasi kondisi di kantor telekomunikasi tersebut, mulai dari tracing, tracking, faktor yang mempengaruhi hingga proses penularannya. Dari hasil evaluasi tersebut Gugus Tugas bisa menentukan sanksi apa yang akan diberikan,” sambung Biwara.

Sebelumnya diketahui sudah beberapa kantor yang menjadi pusat penularan Covid-19 seperti di sebuah lembaga keuangan di beberapa wilayah serta kantor kelurahan di Kota Yogyakarta. (Fxh)