Mayoritas OPD Tak Maksimal, Heroe Perintahkan Perbanyak Agen Perubahan

user
danar 18 September 2020, 10:30 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi memerintahkan agar aparatur sipil negara (ASN) yang dijadikan agen perubahan di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar diperbanyak. Hal ini menyusul masih rendahnya hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Menurut Heroe, dari 51 OPD yang ada di lingkungan Pemkot Yogya, hasil PMPRB ternyata mayoritas di bawah rata-rata. "Nilai rata-rata ialah BB. Tetapi masih ada 29 OPD yang ternyata di bawah BB. Berarti antara OPD satu dengan lainnya ada deviasi yang tinggi," jelasnya di sela sosialisasi persiapan Evaluasi Penilaian Sakip dan Reformasi Birokrasi di kompleks Balaikota, Kamis (17/9/2020).

Sejumlah OPD yang hasilnya di atas rata-rata hanya 22 OPD. Di antaranya Kecamatan Gondokusuman, Wirobrajan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Bagian Protokol, Sekretariat DPRD, Bagian Hukum, Layanan Pengadaan dan lainnya.

Oleh karena itu, Heroe meminta Bagian Organisasi dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogya untuk mengkaji kembali kebutuhan agen perubahan. Bahkan tiap bidang di masing-masing OPD harus terdapat satu orang agen perubahan. "Agen ini yang nanti akan menjadi pembaharu di lingkungannya. Jumlahnya harus diperbanyak agar saat proses evaluasi Kota Yogya tidak kalah dengan daerah lain dalam hal reformasi birokrasi," tandasnya.

Kendati demikian, bukan hanya soal nilai yang harus dikejar melainkan seluruh ASN mulai jajaran staf hingga kepala OPD harus memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Tidak menutup kemungkinan, rendahnya nilai evaluasi reformasi birokrasi akibat para staf yang tidak tahu tupoksinya serta tidak paham mengenai ukuran keberhasilan kinerja. Akibatnya, kinerja yang dilakukan selalu monoton.

Padahal, imbuh Heroe, reformasi birokrasi hanya menekankan tiga hal utama yakni terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan layanan publik yang prima. Dari ketiga hal itu muaranya ialah terciptanya birokrasi yang responsif, dapat dipertanggung jawabkan serta transparan. "Tolok ukur paling mudah itu bagaimana sikap masyarakat setelah berhadapan dengan layanan di Pemkot. Ini harus menjadi PR bersama. Jangan sampai ada staf yang tidak tahu kerjanya apa dan ukurannya seperti apa," tegasnya.(Dhi)

Kredit

Bagikan