PURWOREJO, KRJOGA.com - Pandemi Covid-19 telah melanda Purworejo sejak Maret 2020. Pandemi itu pula yang membuat pemerintah memberikan perhatian lebih dengan mengalokasikan dana insentif untuk para tenaga kesehatan (nakes) yang berjuang menangani Covid-19.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mentransfer dana insentif tersebut ke rekening kas daerah. Pemerintah mendorong agar provinsi dan kabupaten mempercepat penyaluran dana insentif tersebut.

Di Purworejo pun demikian, para nakes yang menangani Covid-19 juga mendapatkannya. Namun, ternyata sebagian nakes yang menangani Covid-19 di Kabupaten Purworejo baru menerima insentif untuk Bulan Maret dan April. Mereka adalah nakes Covid-19 yang bekerja di 27 puskesmas se-Kabupaten Purworejo.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Purworejo Heru Agung Prastowo, Senin (1/9). "Untuk pencairan Mei, administrasinya sudah diverifikasi secara bertahap oleh petugas verifikator di puskesmas," katanya kepada KRJOGJA.com.

Tapi kondisi berbeda dirasakan nakes yang bekerja menangani Covid-19 di RSUD Dr Tjitrowardojo. Mereka menerima insentif untuk tiga bulan, terhitung Maret, April, dan Mei. Sementara untuk pencairan bulan Juni dan Juli, masih dalam proses administrasi dokumen.

Menurutnya, setiap nakes yang mendapat tugas menangani Covid-19 mendapat insentif dengan nilai maksimal Rp 7,5 juta dengan waktu bekerja 22 hari perbulan. Besaran insentif yang diberikan tetap disesuaikan hari kerja nakes dalam menangani Covid-19.

Heru mencontohkan, untuk nakes yang bekerja di Ruang Bima RSUD Dr Tjitrowardojo, mereka diberi jadwal maksimal menangani pasien selama 18 hari sebulan.

Pihak rumah sakit mempertimbangkan perlunya waktu istirahat bagi nakes, sehingga imunitasnya terjaga. Kalau dihitung, perawat atau bidan yang kerjanya 18 hari akan mendapat insentif kurang lebih Rp 6,1 juta perbulan.

Sementara itu, Ketua DPW PPNI Jateng Edy Wuryanto mendorong pemerintah kabupaten dan provinsi didorong untuk mempercepat penyaluran insentif nakes yang berjuang menangani Covid-19. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana Rp 5,6 triliun untuk insentif nakes.

Kemenkes mengelola dana Rp 1,9 triliun untuk insentif nakes di rumah sakit yang strukturalnya vertikal di bawah kementerian. Sementara dana Rp 3,7 triliun ditransfer ke kas daerah untuk nakes di rumah sakit/puskesmas di daerah.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI itu, masalah timbul karena pemerintah kabupaten dan provinsi tidak memiliki akselerasi yang sama dalam pencairan insentif. "Proses pencairannya dikomando bupati atau walikota, melibatkan legislatif dan harus membuat regulasi baru, belum lagi perhitungannya. Inilah yang membuat proses pencairannya lama," tegasnya.

Edy mendorong pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi untuk mempercepat pencairan insentif nakes, antara lain dengan memangkas pola birokrasi. "Perhitungan tidak usah dibawa sampai ke pusat, cukup bupati dan dinas yang menghitung, kemudian selesai dan bagikan. Kalau dulu birokrasinya panjang, harus sampai ke kementerian," terangnya.

Pemangkasan birokrasi itu, lanjutnya, akan meningkatkan serapan pencairan insentif nakes yang saat ini baru sekitar 20 persen dari Rp 5,9 triliun, atau tersalurkan senilai Rp 1,35 triliun. (Jas)