Pejabat dan Narasumber 'Diperas' Oknum Wartawan, Segera Lapor Polisi!

user
danar 01 Agustus 2020, 01:10 WIB
untitled

PURWOKERTO, KRJOGJA.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Banyumas meminta kepada pejabat atau narasumber yang didatangi oknum wartawan yang berakhir dengen pemerasan diminta untuk segera melapor ke polisi, karena itu sudah merupakan tindak pidana.

Permintaan itu disampaikan Ketua PWI Kabupaten Banyumas Lilik Darmawan Jumat (31/7/2020) menanggapi adanya keluhan sejumlah pejabat dan narasumber yang merasa ketakutan, saat didatangi sejumlah oknum wartawan yang mencari cari permasalahan. "Kalau sudah arahnya pemerasan segera laporkan ke polisi, karena itu sudah tindak pidana," pinta Lilik.

Ia menjelaskan tugas, wartawan saat bekerja harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Beberapa di antaranya adalah, wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Dijelaskan dalam penafsiran independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi.

Sedangkan akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi, berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara serta tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Hal ini sangat penting dan harus menjadi kredo seorang wartawan.

Menurutnya kerja wartawan memang dilindungi UU Pers Nomor 40 tahun 1999. Namun demikian, jurnalis juga harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. "Salah satunya, tidak beritikad buruk atau tidak secara sengaja merugikan orang lain. Itu tidak boleh," tegasnya.

Sesuai dengan keputusan Dewan Pers, saat sekarang hanya ada tujuh organisasi pers yang diakui. Ketujuh organisasi pers adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahan Pers (SPS), Perusahan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). "Jadi jika ada organisasi pers di luar tujuh organisasi pers tersebut, berarti tidak diakui oleh Dewan Pers," jelasnya.

Berkaitan dengan adanya keluhan sejumlah narasumber atau pejabat di Banyumas, PWI Banyumas berharap kepada seluruh stakeholders untuk tidak segan-segan meminta informasi kepada wartawan yang akan mewawancarinya berasal dari media apa, dan organisasi persnya apa.

Dalam tugasnya wartawan memiliki kartu pers yang dikeluarkan oleh PWI, pihak media yang bersangkutan, dan memiliki kartu sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.

Kemudian jika ada wartawan aneh-aneh, dan ujung ujungnya merugikan narasumber, maka narasumbet bisa menempuh sesuai prosedur hukum.(Dri)

Credits

Bagikan