Nelayan Cilacap Minta Ada Pelayanan Keluatan Satu Atap

user
danar 27 Juli 2020, 22:10 WIB
untitled

CILACAP, KRJOGJA.com - Para nelayan, terutama nelayan Cilacap mengeluhkan tentang lamban atau lamanya proses pengurusan surat-surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin pengangkutan ikan (SIKPI) maupun surat izin kelaikan kapal. Disamping itu, masa berlaku sejumlah surat izin itu tidak seragam, sehingga mempersulit nelayan jika akan pergi melaut.

"Kalau kita mau melaut, ternyata salah satu surat itu tidak ada atau sudah mati, maka kita juga tidak bisa mengurus surat-surat lainnya," ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap Sarjono, Senin (27/07/2020). Disisi lain, mengurus surat-surat izin tersebut tidak pada satu tempat, sehingga nelayan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk perjalanan.

"Ada yang harus ke Jakarta untuk kapal diatas 30 gross ton dan Semarang untuk 5-30 Gross Ton, atau tergantung bobot kapal yang digunakan untuk melaut," lanjutnya.

Menurutnya, pada saat ini, yang dibutuhkan nelayan dalam mengurus surat izin cukup di daerahnya saja, dengan masa berlakunya sama. "Jadi kita bisa sekali mengurus tetapi bisa mendapatkan berbagai surat-surat perizinan yang dibutuhkan," lanjutnya.

Kalau selama ini, surat-surat izin itu masa berlakunya berbeda-beda, ada yang satu tahun ada yang tiga tahun.

Pada era sekarang ini, sejumlah daerah telah dibangun mall pelayanan publik, atau yang sudah berjalan selama ini, pelayanan terpadu satu atap seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). "Mengapa untuk perizinan perikanan tangkap belum bisa seperti itu," katanya.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Pamuji Lestari didampingi Direktur Perizinan Ditjen Perikanan Tangkap Ridwan Mulyana mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) meluncurkan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) 1 jam secara online. "Peluncurannya dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akhir tahun lalu," ujarnya, di sela kunjungan kerja bakti nelayan KKP dan Komisi IV DPR RI ke Cilacap, Senin (27/07/2020).

Menurutnya, tujuan SILAT tersebut untuk memangkas waktu proses perizinan perikanan tangkap yang semula memakan waktu 14 hari menjadi 1 jam. Pasalnya, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara online oleh para pelaku usaha.

Dalam mekanismenya, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan secara online dengan mengunggah seluruh berkas kelengkapan dokumen melalui e-service. Apabila berkas sudah terverifikasi, notifikasi surat perintah pembayaran akan muncul. Selanjutnya, konfirmasi pembayaran akan masuk ke sistem secara otomatis dan pelaku usaha dapat mencetak dokumen perizinannya secara mandiri.

"Kalau menyangkut perizinan lain yang terkait pihak lain, Direktur Perizinan Ditjen Perikanan Tangkap KKP tengah berkoordinasi dengan mereka, agar apa yang dikeluhkan nelayan itu bisa dipenuhi," tambahnya.(Otu)

Credits

Bagikan