Pemkot Yogya Siap Hadapi Perpanjangan Tanggap Darurat

user
danar 22 Juli 2020, 19:30 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Wacana perpanjangan tanggap darurat penanganan Covid-19 yang dilontarkan Gubernur DIY, didukung Pemkot Yogya. Bahkan Pemkot siap menghadapinya dengan mengintensifkan koordinasi internal jika status tanggap darurat kembali diperpanjang.

Status tanggap darurat penanganan Covid-19 di DIY akan berakhir 31 Juli 2020. Akan tetapi Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada Selasa (21/7/2020) lalu mewacanakan perpanjangan jika kasusnya masih tinggi. "Situasi ini kan belum bisa diprediksi sampai kapan. Kami mendukung sikap Pemda DIY dan siap mengikutinya kaitannya dengan perpanjangan masa tanggap darurat," ujar Walikota Yogya yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Haryadi Suyuti, Rabu (22/7/2020).

Haryadi menegaskan, jika kelak tanggap darurat benar-benar diperpanjang bukan berarti memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat. Status tanggap darurat tersebut kaitannya dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah. Terutama dalam menggunakan pos dana tak terduga dalam rangka penanganan Covid-19. Oleh karena itu, jika ada perpanjangan dirinya berharap menggunakan siklus bulanan atau hingga akhir Agustus. Hal ini supaya memudahkan proses evaluasi sekaligus administrasi penggunaan anggaran.

Sementara dalam hal aktivitas ekonomi masyarakat, Haryadi menegaskan pemerintah tidak pernah melakukan penutupan. Baik aktivitas perhotelan, restoran maupun destinasi wisata. Akan tetapi, setiap usaha yang beroperasi harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. "Kami sudah membentuk satgas pemulihan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah penerapan protokol kesehatannya," tandasnya.

Di samping itu, munculnya kebijakan surat keterangan sehat bagi warga dari luar DIY yang hendak masuk wilayah Kota Yogya juga bukan untuk membatasi jumlah kunjungan wisatawan. Akan tetapi hal itu merupakan upaya pemerintah untuk melindungi warga Kota Yogya maupun DIY. Terutama terhadap potensi penularan virus dari wilayah yang berstatus zona merah atau hitam. "Bahkan bukan hanya surat keterangan, tapi kondisinya harus benar-benar sehat. Itu menjadi jaminan agar jangan sampai kecolongan," katanya.(Dhi)

Credits

Bagikan