YOGYA, KRJOGJA.com - Untuk pertamakali Persyarikatan Muhammadiyah menyelenggarakan sidang tanwir dalam jaringan (daring), Minggu (19/7). Meski demikian dalam pembukaan dilaporkan sudah ‘dihadiri’ 34 wakil provinsi juga diikuti pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah (PTM/PTA). Sidang Tanwir III diselenggarakan bersamaan Muhammadiyah dan Aisyiyah dan dibuka Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir.

Meski berlangsung daring, namun Sidang Tanwir III Muhammadiyah dilakukan dengan pelbagai titik. Di ruang Pusat Syiar Dakwah Muhammadiyah (PSDM) kantor Jl Cik Ditiro hadir 5 Anggota PP yang berdomisili di DIY-Jawa Tengah yakni Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Agus Taufiqurrohman, Marpudji Ali, Agung Danarto serta Dahlan Rais. Sedang di aula lantai 3 Cik Ditiro untuk peserta ketua majelis tingkat PP. Sedang para sekretaris majelis mengikuti sidang di Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Selain itu,anggota PP Muhammadiyah yang lain berada di kantor Jalan Menteng Jakarta.

Sementara para pimpinan wilayah disarankan bersama di para pimpinan perguruan tinggi, pimpinan amal usaha di kantor Pimpinan Wilayah atau perguruan tinggi terdekat. Seperti diketahui, Sidang Tanwir dalam kondisi darurat ini mengagendakan kapan pelaksanaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah akan diselenggarakan setelah ada penundaan. Menurut agenda rutin, seharusnya Muktamar diselenggarakan 1-5 Juli 2020, di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Karena pandemi Covid-19, Maret lalu telah diundur menjadi 24-27 Desember 2020. Dan karena trend pandemi tidak melandai bahkan meningkat, Persyarikatan membawa agenda ini dalam Sidang Tanwir III untuk menentukan kapan pelaksanaannya.

Dalam pidato iftitah Haedar Nashir mengemukakan, ketika Muhammadiyah menyelanggraakan Tanwir saat ini Bangsa Indonesia menghadapi banyak masalah yang berat di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan sebagainya. Termasuk menghadapi Covid-19 dengan segala dampaknya. Meski demikian, katanya, Muhammadiyah tidak akan lepas dari masalah-masalah kebangsaan tersebut. “Muhamamdiyah selain dituntut menyikapi masalah kebangsaan yang kompleks, pada saat yang sama niscaya memberikan jalan atau solusi agar bangsa ini ke luar dari dan dapat memecahkan masalahnya secara tuntas demi kepentingan bersama,” tandas Haedar.

Karena itulah, Haedar mengajak seluruh warga berempati pada mereka yang terpapar yang jumlahnya mencapai mlebih dari 80 ribu di Indonesia. Kita juga perlu berempati pada mereka yang positif bahkan juga kepada dokter dan tenaga medis yang banyak di antaranya sampai kehilangan nyawa. Bahkan ironis, mereka diisolasi, ditolak bahkan ketika sudah meninggal. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Karena itu, lanjutnya, akan kita pahami mengapa Muhammadiyah sampai mengundurkan kembali pelaksanaan Muktamar.

Dalam menghadapi masalah kebangsaan Muhammadiyah tentu dapat mengedepankan ‘mana yang terpenting dari yang penting’ serta yang menjadi ‘lahan garap’ Muhammadiyah. “Karena tidak semua dapat diambil-alih oleh Muhammadiyah,” ujarnya. Kehidupan dalam berbagai aspek berada dalam keadaan darurat. Banyak hal berubah karena pandemi ini dari normal menjadi tidak normal. Telah 4 bulan lebih kita lewati keadaan darurat ini dengan sejumlah masalah berat disertai ikhtiar, namun penularan Covid-19 sampai hari ini masih tinggi dan belum menurun atau landai, meskipun pemerintah menetapkan kebijakan New Normal. (Fsy)