Kepersertaan BPJS Nonaktif, PPDI dan Polosoro Meradang

user
agus 17 Juli 2020, 13:32 WIB
untitled

PURWOREJO, KRJOGJA.com - Ratusan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purworejo dan Paguyuban Kepala Desa Purworejo (Polosoro) mendatangi gedung DPRD Purworejo, Kamis (17/7) sore. Mereka mempertanyakan nonaktifnya kepersertaan BPJS Kesehatan yang seharusnya menjadi hak perdes dan kades. Mereka juga meminta penghasilan tetap (siltap) dibayar setiap bulan sebagai solusi keterlambatan pembayaran BPJS.

Mereka datang sekitar pukul 14.00, lalu menggelar orasi singkat di halaman parkir DPRD Purworejo. Perwakilan pengurus kemudian diterima untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Purworejo, Dinpermades Purworejo, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Purworejo, Kantor Inspektorat, dan BPJS Cabang Purworejo.

Pengurus menyampaikan keluhan mereka terkait nonaktifnya kepersertaan BPJS sebagian besar perdes dan kades. Pembayaran siltap setiap empat bulan sekali, dinilai menjadi kendala utamanya. "Kami meminta hak, juga pertanyakan mengapa BPJS yang diperuntukkan untuk perangkat desa, sampai sekarang tidak bisa digunakan," ungkap Ketua PPDI Purworejo Abdul Azis.

Menurutnya, berdasar PP 11 tahun 2019, perdes berhak mendapatkan siltap bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Amanah itu sudah dijalankan pemkab. Namun, perdes kesulitan mengatur keuangan mereka karena pencairannya dilakukan setiap empat bulan sekali.

Dampak paling terasa, lanjut Azis, adalah dalam pembayaran iuran BPJS kesehatan yang tidak bisa rutin dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Padahal, regulasi mengatur sumber dana iuran BPJS perdes/kades diambil dari lima persen gaji bulanan, di mana empat persen diantaranya ditanggung pemberi kerja dan satu persen oleh perangkat desa. "Otomatis iuran BPJS baru bisa dibayarkan empat bulan sekali, akhirnya kepersertaan perdes diblokir. Kami baru tahu ketika mengakses layanan kesehatan," ucapnya.

Pembayaran siltap empat bulanan pun membuat kewajiban pemkab membayarkan bagian empat persen itu juga mengikuti setiap empat bulan. "Kendala terjadi, sebab ada sebagian desa yang menalangi iuran BPJS setiap bulan dengan anggaran desa. Pertanyaan kami, apakah ini tidak menjadi temuan di kemudian hari, atau pertanyaan kedua, apakah pemkab bisa kembalikan dana talangan itu," tegas Ketua 1 Polosoro Sutanto.

Menurutnya, dana talangan terpaksa dikeluarkan demi mempertahankan kepesertaan BPJS. Desa sudah mengeluarkan talangan rata-rata Rp 4 juta. "Tapi harapan kami tentu dikembalikan karena ada kewajiban empat persen yang harus ditanggung pemberi kerja, yakni pemkab. Dua pertanyaan itu yang sampai akhir audiensi, belum bisa terjawab," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinpermades Purworejo Agus Ari Setiyadi menyatakan siap untuk membayarkan siltap setiap bulan. Namun, Agus mengingatkan desa untuk siap dengan konsekuensi administrasi permohonan pencarian yang harus diusulkan setiap bulan. "Regulasinya sudah kami siapkan, apabila tidak ada kendala, mulai September 2020 pencairan bisa setiap bulan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiyabudi mengemukakan, persoalan iuran BPJS bisa selesai apabila pembayaran siltap dilakukan setiap bulan. Pola gaji bulanan itu juga dapat dilaksanakan karena tidak ada regulasi yang mengatur pemberian siltap harus setiap empat bulan sekali. "Soal BPJS dengan sendirinya selesai jika pembayaran siltap dilakukan bulanan. Maka sesuai kesepakatan, mulai September siltap dibayarkan setiap bulan dengan konsekuensi administrasi harus diselesaikan," tandasnya.(Jas)

Kredit

Bagikan