Polemik Surat Pengunduran Diri Perdes Kemanukan Dimediasi di Aula Kecamatan

user
danar 14 Juli 2020, 16:50 WIB
untitled

PURWOREJO, KRJOGJA.com - Polemik surat pengunduran delapan Perangkat Desa (Perdes) Kemanukan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo diselesaikan dengan upaya mediasi. Camat Bagelen Bambang Setyo Budoto memanggil delapan perdes dan Pj Kades Kemanukan Bambang Wisnu secara terpisah, Selasa (14/7/2020).

Mediasi dilakukan dengan sejak pagi dengan menghadirkan delapan perdes untuk diklarifikasi. "Kami hadirkan semua pihak terkait untuk dimintai klarifikasi terkait surat yang mereka buat dan akhirnya menjadi polemik," tutur Camat Bagelen Bambang Setyo Budoto, kepada KRJOGJA.com.

Menurutnya, proses mediasi bermula dari adanya surat tembusan kepada Kecamatan Bagelen yang berisi pengunduran diri delapan perdes, pada 6 Juli 2020. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengundang empat pejabat pemdes dan BPD, pada 8 Juli 2020.

Dalam pertemuan hadir 26 orang, termasuk perwakilan pengurus organisasi desa dan tokoh masyarakat. "Kami gali informasi sejelas-jelasnya dari masyarakat, mereka menyampaikam banyak hal," ungkapnya.

Proses diteruskan dengan memanggil delapan perdes untuk dilakukan klarifikasi pada 9 Juli. "Perdes datang dengan data, mereka menjelaskan setiap pertanyaan yang dihimpun dari pertemuan sehari sebelumnya," ucapnya.

Pertemuan ditindaklanjuti dengan mengundang perdes dan Pj Kades Kemanukan Bambang Wisnu, Sekdes Kemanukan Yusuf, BPD Kemanukan, dan perdes. Dalam pertemuan itu, hadir pula Komisi 1 DPRD Purworejo yang dipimpin wakil ketua komisi Budi Sunaryo. Budi Sunaryo kemudian memimpin jalannya mediasi.

Camat menjelaskan, bahwa mediasi bisa menghasilkan titik temu, sehingga polemik yang terjadi bisa diselesaikan. Polemik tersebut, lanjutnya, muncul karena adanya miskomunikasi antara perdes dengan pimpinan mereka. "Persoalannya clear, mereka juga sudah saling meminta maaf dan yang jelas status delapan orang itu masih perangkat desa dengan hak dan kewajiban melekat pada mereka. Perdes ini kembali melayani masyarakat seperti biasanya," terangnya.

Menurutnya, semangat untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan baik, menjadi landasan pemerintah dalam mengupayakan mediasi persoalan itu. "Di mana dalam rangka mewujudkan pelayanan itu, pihak DPRD Purworejo, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Polosoro, membantu 'nyengkuyung' bersama, sehingga mediasi berjalan baik," terangnya.

Dalam mediasi, perwakilan BPD Kemanukan mengungkapkan hasil pertemuan yang diselenggarakan untuk menampung suara warga Kemanukan. Warga, lanjutnya, menyayangkan adanya pernyataan mundur, tapi mempersilakan apabila para perdes tetap bersikukuh untuk berhenti sebagai perdes. "Namun apabila sudah ada titik temu, maka kami pun meminta kecamatan dan dewan membantu menyampaikan kepada masyarakat. Kami tidak masalah menerima, tapi kami tidak bisa membendung aspirasi masyarakat yang sudah membolehkan mereka mundur," ujar Ketua 2 BPD Kemanukan Ngadino.

Menanggapi permintaan tersebut, Camat Bagelen mengatakan siap menjadwalkan waktu untuk bertemu dengan masyarakat dan menyampaikan hasil putusan mediasi.rsoalan di Kemanukan. Komisi, jutnya, menyimpulkan jika Pj Kades Kemanukan menginginkan delapan perdes kembali bekerja.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Purworejo Budi Sunaryo mengemukakan, kehadiran legislator untuk mengklarifikasi persoalan di Kemanukan. Komisi, lanjutnya, menyimpulkan jika Pj Kades Kemanukan menginginkan delapan perdes kembali bekerja.

Namun, pihaknya juga menekankan kepada perdes untuk menjalankan tugas dengan baik di bawah kepemimpinan pejabat kades. "Kami coba merespons keinginan Pj kades dan cari solusi terbaik, sehingga jalannya pemerintahan desa tidak terganggu," katanya.

Dikatakan, polemik pengunduran diri itu berisiko besar bagi Kemanukan apabila sampai terealisasi. "Sekarang masa pandemi, dan tahun ini akan ada hajat pilkada, di mana dibutuhkan koordinasi yang baik pemdes dengan kabupaten, kecamatan, serta masyarakat. Maka pandangan kami, terlalu besar risikonya jika sampai ada kekosongan perdes, mengingat proses penjaringan perangkat perlu tahapan-tahapan dan waktu yang cukup panjang," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Polosoro Suwarto mengemukakan, pengunduran diri secara kolektif tidak sah secara regulasi. Butuh tahapan panjang dan alasan yang sesuai aturan untuk bisa mundur dari jabatannya. "Secara status mereka tetap perdes, maka harapan kami teman perangkat kembali bekerja dengan baik," ucapnya.

Suwarto juga mengimbau seluruh kades, BPD, perdes di seluruh Purworejo untuk menjaga situasi pemerintahan desa yang kondusif. "Jaga situasi kondusif, terlebih kita akan menghadapi hajat besar pilkada," tandasnya.(Jas)

Credits

Bagikan