Pernikahan 'Standing Party' Belum Diperbolehkan

user
danar 13 Juli 2020, 23:10 WIB
untitled

SLEMAN, KRJOGJA.com - Menyonsong era kebiasaan baru, beberapa hajatan sudah dilakukan di Kabupaten Sleman. Sebelum acara berlangsung, penyelenggara harus meminta rekomendasi atau melapor ke Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan. Sedangkan acara pernikahan di gedung maupun hotel, harus meminta rekomendasi ke tingkat Kabupaten.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman Arif Pramana mengatakan, belakangan ini sudah ada beberapa hajatan baik acara pernikahan atau pengajian di wilayah Sleman. Untuk acara dengan skala kecil harus meminta rekomendasi ke Gugus Tugas Kecamatan. Dengan adanya laporan dari penyelenggara, petugas akan melakukan pengecekan ke lapangan, protokol kesehatan yang akan diterapkan seperti apa.

"Pengecekan dari Gugus Tugas meliputi perlakuan terhadap orang yang datang seperti apa, penggunaan masker, cuci tangan dan duduknya harus menjaga jarak minimal satu meter. Termasuk di acara pernikahan juga diatur tempat duduknya. Kami juga membatasi acara pernikahan dengan konsep 'standing party' tidak diperbolehkan. Karena agak susah untuk menerapkan jaga jarak," jelas Arif di kantornya, Senin (13/7/2020).

Menurut Arif, dalam acara pernikahan jumlah undangan yang diperbolehkan tergantung luas ruangan dan shift kedatangan tamu. Jumlah shift ini penting dan harus ditaati agar tidak terjadi penumpukan orang saat acara berlangsung. "Misalnya di suatu ruangan, 20 persen digunakan untuk tempat duduk. Baik penyelanggara dan para tamu harus disiplin. Dengan adanya shift bagi para tamu, bisa mengontrol agar tidak terjadi penumpukan orang," ujarnya.

Selain itu, protokol lain yang harus diterapkan di acara pernikahan yakni makanan sudah tersedia di piring dan peralatan makannya susah diberi plastik. Hal ini harus dilakukan dalam rangka kebiasaan baru. "Sejauh ini belum ada hajatan yang mendapat teguran. Asalkan protokol kesehatan diberlakukan," tandasnya.(Aha)

Kredit

Bagikan