Aliran Kas Tak Lancar, RS Swasta DIY Terancam Kolaps

user
danar 12 Juli 2020, 10:50 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Ketahanan rumah sakit dan tenaga kesehatan (nakes), harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah di DIY untuk dipertahankan di masa pandemi Covid-19 saat ini. Tanpa ketahanan kesehatan itu, semua upaya recovery (pemulihan) ekonomi, kenormalan baru dan upaya pemulihan lainnya akan berantakan.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana ST menyatakan prihatin dengan ketahanan RS di DIY. Saat ini sejumlah RS di DIY, terutama RS swasta, dalam kondisi goyah secara ekonomi karena cashflow (aliran kas) tidak lancar.

"RS sekarang rata-rata tidak bisa menerima pasien penuh, kunjungan paling 50 persen karena takut tertular Covid-19, kemudian mereka juga melayani Covid. RS swasta banyak yang tidak kuat bayar gaji nakes, hingga menerapkan kebijakan on-off," kata Huda dalam acara diskusi di Coffee and Resto Tarumartani Yogyakarta, Sabtu (11/7/2020).

Info yang dihimpun KRJOGJA.com, sejumlah RS swasta di semester pertama 2020 mengalami kerugian dan terdampak hebat oleh pandemi Covid-19. Bahkan salah satu RS swasta beberapa pekan lalu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar seratus pegawai kontrak, RS lainnya juga ada yang melakukan PHK bergelombang.

Sementara itu, para nakes yang bekerja tanpa pamrih telah dijanjikan untuk mendapatkan insentif Covid-19 oleh pemerintah. Namun dari 27 RS rujukan Covid-19 di DIY, hingga saat ini sebagian besar belum turun insentifnya.

"Mohon maaf, nilai insentif itu tidak terlalu besar. Dan setelah turun pun ternyata metode pencairannya juga rumit. Ini kritik kami ke pemerintah pusat, yang sudah menyatakan akan menangani semua insentif untuk nakes," ucap Huda.

Menurut politisi PKS itu, Pemda perlu mengetahui peta insentif dan mempertegas positioning pusat terkait anggarannya, setelah itu Pemda berbagi tugas dengan Pemkab/Pemkot untuk menutup anggaran yang belum tercover pusat.

"Kita perlu pikirkan sampai para nakes di Puskesmas. Apalagi ada Puskesmas yang ditutup karena pegawainya positif Covid-19. Jangan sampai ada RS di DIY tutup atau kolaps, baik karena kapasitasnya tidak sanggup menangani pasien maupun karena bangkrut," kata Huda.

Selain cashflow dan insentif Covid-19, beberapa masalah pelik lainnya juga dialami RS di DIY. Di antaranya persoalan tentang BPJS, terkait kejelasan klaim dan reimburse dari perawatan Covid-19.

Huda menyatakan Pemda perlu duduk bersama dengan pengelola RS, berkomunikasi terbuka dan transparan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan tersebut. Ditegaskannya, kebijakan ketahanan RS dan nakes perlu dipikirkan secara khusus dan menjadi prioritas bagi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY.

"Ketahanan rumah sakit dan nakes itu jadi kunci, indikator utama kalau mau lakukan aktivitas pemulihan pascapandemi. Semua upaya yang kita lakukan sangat erat kaitannya dan bergantung pada ketahanan kesehatan berkelanjutan. Kalau sampai jebol, akan bubar semua upaya kita dan sia-sia," tandas Huda.(Bro)

Kredit

Bagikan