Agar Bisa Bangkit, UMKM Diberi Jaminan 'Berlapis'

user
danar 10 Juli 2020, 06:10 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Dalam upaya membangkitkan kembali usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari dampak pandemi Covid-19, pemerintah memberikan jaminan 'berlapis' melalui Askrindo dan Jamkrindo. Karena itu, perbankan diharapkan lebih aktif untuk menyalurkan kredit kepada UMKM.

Demikian salah satu poin diskusi ekonomi yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan menghadirkan pembicara Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY Parjiman, Kepala Ditjen Perbendahraan Negara Yogyakarta Heru Pudyo Nurgroho di Hotel Novotel Suite, Malioboro, Kamis (9/7/2020). Diskusi yang menghadirkan banyak kalangan perbankan di DIY, para pengusaha, hingga tim Parampara Praja tersebut guna membahas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 70/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Pemulihan Ekonomi di DIY.

Menurut Parjiman, kebijakan PMK No 70/2020 ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi para pelaku usaha di DIY. Saat ini, pemerintah berusaha membangkitkan kembali sektor UMKM yang banyak terkena dampak di DIY. Karena itu, pihaknya berharap bank yang menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan PMK ini.

Dijelaskan Parjiman, secara nasional, pemerintah mengalokasikan Rp 30 triliun di bank yang ditunjuk, yang nantinya digunakan untuk pembiyaan UMKM dalam rangka bangkit dari dampak Covid-19. Pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara.

Sedangkan Heru Pudyo Nugroho dalam kesempatan itu juga berharap sektor UMKM di DIY bisa bangkit dan memanfaatkan kebijakan pemerintah, khususnya terkait PMK 70/2020. Untuk bisa bangkit kembali, tentu harus mulai dengan kebiasaan baru, termasuk menegakkan protokol kesehatan.

Terkait dengan penjaminan, sebetulnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 71/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Hal yang sama juga disampaikan Pemimpin BI Yogyakarta, Hilman Tisnawan. Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, UMKM memang membutuhkan dukungan jaminan yang lebih. Nah, melalui kebijakan PMK No 71 tersebut, pemerintah memberikan penjaminan.

Sedangkan, Kepala Askrindo Yogyakarta, Azhari Nur Kusuma menjelaskan, dalam PMK No 71/2020 yang dilaunching belum lama ini, kredit yang disalurkan sebagai tambahan modal kerja baik berupa kredit baru maupun kredit tambahan dari restrukturisasi akan mendapat jaminan hingga 80 persen oleh Askrindo dan Jamkrindo sebagai lembaga penjaminnya. "Ini debitur maupun bank tidak dikenakan biaya, karena full disubsidi oleh APBN. Askrindo dan Jamkrindo sebagai verifikator," ujarnya.

Selain itu, plafon yang diberikan untuk jaminan kredit ini sampai Rp 1 miliar. "Teman-teman perbankan, tidak perlu menunggu-nunggu lagi, tidak perlu menunggu persetujuan dari kami, bisa langsung dieksekusi penjamannya. Selain itu, pemerintah juga mengcover lagi di luar Askrindo dan Jamkrindo," ujar Askrindo. (Jon)

Credits

Bagikan