"Bagaimanapun caranya, camat dan kades harus bisa mencegah konflik di lapangan. Apalagi antar tetangga,” tutur Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, saat melakukan koordinasi dengan para camat, Kamis (21/5/2020).

Tiwi meminta semua camat terus berkoordinasi dan memantau kepala desa dan kepala kelurahan agar penyaluran bansos bisa berjalan baik. Bila ada warga yang tidak mendapat bantuan, khususnya bansos dari Kemensos, bisa diatasi dengan bansos lainnya.

"Ada lima jenis bansos. Kalau ada warga yang belum menerima dan sekiranya memang betul-betul tidak mampu, bisa diusulkan melalui BLT Dana Desa, atau Bansos Provinsi atau bisa Bansos Kabupaten,” ujar Tiwi.

Bupati mengaku, usulan calon penerima Bansos Kabupaten ternyata membludak. Semula Pemkab menyiapkan untuk 36.350 Kepala Keluarga (KK). Tapi ternyata total usulan dari seluruh desa mencapai 55.000 KK.

Sementara yang tertampung Bansos provinsi sebanyak 38.113 KK, dari rencana perkiraan semula 43.542 KK. Bansos kabupaten dan provinsi berupa sembako senilai Rp 200 ribu dan akan diberikan tiga kali.

Menurut Tiwi, Pemkab tidak mungkin menyetujui seluruh usulan dari desa, karena kuota yang dipersiapkan sekitar 36.350 KK. Bila nanti masih ada KK miskin di desa dan belum terakomodir serta betul-betul membutuhkan, Pemdes bisa menambah BLT Dana Desa yang semula hanya maksimal 35 persen.

"Menurut ketentuan yang baru, desa bisa menambah BLT Dana Desa atas persetujuan bupati,” ujarnya.

Bupati Tiwi menambahkan, untuk Bansos Provinsi akan  didistribusikan mulai Jumat (22/5/2020). Sedangkan Bansos kabupaten sudah disalurkan sejak Selasa (19/5/2020) kemarin dan diharapkan sudah bisa selesai semua ke seluruh desa di Purbalingga sebelum lebaran.

“Sedang untuk BLT Dana Desa, sampai saat ini baru 80 desa dari 224 desa yang sudah mencairkan. Kami berharap, Jumat semua desa sudah mencairkan,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsosdalduk KB PP PA) Purbalingga Raditya Widayaka menyebutkan, jumlah penerima Bansos provinsi memang berkurang dari usulan. Karena verifikasi dari provinsi sesuai intruksi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebut calon penerima selain menggunakan data NIK, juga dipadankan dengan nomor KK.

Jumlah calon penerima Bansos provinsi berkurang karena terkena pemadanan nomor KK yang tidak valid, dan data ganda Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  Purbalingga yang paling banyak bila dibanding kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Cilacap," ujarnya.  (Rus)

Bansos sembako kabupaten Purbalingga.