Sistem Surveillan Belum Efektif Deteksi Dini Covid-19

user
agus 19 Maret 2020, 15:47 WIB
untitled

BANTUL, KRJOGJA.com - Sistem surveillan Indonesia sekarang ini dinilai belum bisa melakukan deteksi dini lebih masif terhadap orang-orang yang sebenarnya mungkin sudah terinfeksi bahkan sudah ada tanda-tanda ataupun gejala (symptom) Covid-19.

"Hal ini karena sistem surveillan kita hari ini masih cenderung pasif yakni menunggu yang datang atau dirujuk ke rumah sakit. Hal utama karena faktor keterbatasan fasilitas laboratorium untuk memastikan positif atau negatif covid-19,"

Kondisi ini memungkinkan bahwa jumlah kasus positif COVID-19 yang sesungguhnya jauh lebih besar dari yang sekarang sudah dilaporkan. "Jadi seperti halnya gambaran puncak gunung es, yang terlihat hanya sedikit di puncak, tetapi yg tidak tampak sesungguhnya lebih banyak lagi. Apakah kita yakin bahwa semua orang yang punya riwayat kontak dengan penderita dan semua orang yang punya risiko tinggi terjangkit Covid-19, misalnya karena punya riwayat perjalanan keluar negeri ke negara-negara dengan positif covid-19, atau riwayat perjalanan dari kota-kota episentrum Covid-19 di Indonesia dengan kesadaran sendiri datang memeriksakan diri (volunterely) ke rumah sakit atau ke laboratorium? Sepertinya hal ini masih sulit diyakini," ujar Pakar Epidemologi dari Universitas Alma Ata (UAA), Prof Dr H Hamam Hadi,MS,ScD,Sp.GK kepada KR, Kamis (19/3).

Prof Hamam menegaskan, pemerintah dan masyarakat perlu hati-hati sekali dan harus sangat waspada melihat fenomena ini. "Jangan kaget jika kasus baru Covid-19 terus meningkat ekponensial. Tidak boleh lengah dan sekaligus menuntut semua pihak dan seluruh komponen masyarakat lebih waspada dan terus mengantisipasi kemungkinan keadaan yang lebih buruk termasuk diantaranya jika mengharuskan memilih jalan 'lock down'," tambah Rektor UAA ini.

Dijelaskannya, jika kasus baru terus meningkat secara eksponensial, sedangkan system surveilan yang ada dan aksi-aksi normatif yang sudah kita laksanakan selama ini tidak mampu lagi menghentikan penyebaran covid-19 yang terus bertambah masif, mungkin 'lock down' harus menjadi alternatif yang harus segera diambil meski jumlah kasus belum mencapai ribuan.

"Jangan menunggu kasusnya ribuan dan jumlah korban terus berjatuhan. Karena keterlambatan pengambilan keputusan dapat menimbulkan kerugian negara yang jauh lebih besar, tragedi kemanusiaan, dan dapat menimbulkan penderitaan rakyat yang sangat serius dan tidak bisa tergantikan," tambahnya lagi.

Keputusan ini seperti yang diambil oleh pemerintah Philipina dan Malaysia. Lockdown terbukti efektif menurunkan laju COVID-19 di Wuhan sebelum hari ke 14 setelah diberlakukan.

Ditambahkanya, sudah atau belum diperlukannya 'lock down' atau karantina wilayah, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, sangat tergantung bagaimana pengambil keputusan/ presiden melihat dan memaknai ukuran-ukuran yang berkembang sangat dinamis terkait laju kejadian covid-19 dan implikasinya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Tidak mudah memang untuk mengambil keputusan 'lockdown'," tegasnya.

Adapun 'lock down' itu belum perlu dilakukan jika jumlah kasus baru itu stabil dan ada kecenderungan terus menurun, semua orang yang terinfeksi Covid-19 bisa terdeteksi dan segera bisa diisolasi sèhingga tidak terus menularkan kepada orang lain yang masih sehat dan orang-orang yang terkontaminasi dengan penderita dan berpotensi menjadi sumber penularan (source of transmission) itu bisa terus dipantau pergerakannya secara efektif melalui 'contact tracing', dan bersedia melakukan karantina mandiri (self quarantine).

"Namun hari ini kondisinya berbeda dengan 3 hal ukuran diatas. Kasus covid-19 terus naik sangat tajam dan kenaikannya dalam 3 hari terakhir sudah mulai eksponensial, dan beberapa kota seperti Jabodetabek, Surabaya, dan Semarang sudah menjadi episentrum baru bagi COVID-19,"keluhnya.

Sistem Surveillan Belum Efektif Deteksi Dini Covid-19 Rektor UAA, Prof Dr H Hamam Hadi,MS,ScD,Sp.G -- (KR) Rahajeng Pramesi

Untuk Indonesia, imbuhnya dengan pertimbangan geografis yang luas dan berkepulauan serta satu sama lain kondisinya berbeda, lock down atau karantina wilayah mungkin tidak harus diberlakukan di seluruh propinsi di Indonesia, tetapi bisa dibatasi pada kota atau propinsi yang benar-benar sudah menjadi episentrum COVID-19. (Aje)

Kredit

Bagikan