Ditemukan 'Reklame Nakal', Pengawasan Harus Lebih Ketat

user
agus 07 Maret 2020, 22:10 WIB
untitled

YOGYA, KRJOGJA.com - Tingginya tingkat kunjungan di wilayah Kota Yogya menjadikan sejumlah ruas jalan cukup strategis sebagai media promosi. Namun demikian, pengawasan terhadap keberadaan reklame didesak lebih diperketat. Hal ini agar estetika kota tetap terjaga serta meminimalisir celah pelanggaran.

"Pemkot Yogya sudah memiliki Perda 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang kemudian didukung dengan Perwal 23 Tahun 2016 untuk petunjuk pelaksanaannya. Pemkot berkewajiban melakukan sosialisasi aturan tersebut," tandas anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogya Baharudin, Sabtu (7/3).

Forpi turut menyoroti keberadaan reklame lantaran berkaitan dengan pakta integritas. Pihaknya bahkan berkeliling meninjau lokasi pemasangan reklame berikut konten atau muatannya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah adanya reklame rokok salah satu ruas jalan utama yang sebenarnya masuk dalam pembatasan.

Baharudin menilai, sesuai dalam Perwal 23/2016, iklan produk rokok dilarang ditempatkan di jalan utama atau jalan protokol. "Pemkot harus jeli. Tidak hanya izin pemasangan yang diawasi namun juga kontennya. Setiap pelanggaran pun harus segera ada upaya penindakan. Sekali dibiarkan, maka potensi pelanggaran bisa semakin banyak," urainya.

Pengawasan yang lebih ketat diimbangi dengan komitmen penegakan aturan juga bisa berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD). Reklame yang tidak berizin harus menjadi prioritas penegakan agar proses perizinannya diurus. Lokasi yang tidak dilarang pun harus bebas dari reklame.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogya Agus Winarta, mengaku pihaknya sudah memberikan peringatan terhadap pemilik reklame produk rokok yang terpasang di jalan protokol. Peringatan sudah diberikan pekan lalu agar dilakukan pencopotan. Jika tidak diindahkan, pekan ini akan diberikan peringatan kedua. "Jika sampai peringatan ketiga tidak ada tindak lanjut, kami baru bisa melakukan upaya penurunan paksa. Ada mekanisme dan itu sudah kami lakukan," katanya. (Dhi)

Kredit

Bagikan