PURWOREJO, KRJOGJA.com - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Purworejo ditarget meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2020. Untuk mencapainya, pengelola rutan menerapkan standar operasional yang ketat dan menghilangkan pungli dari seluruh layanan.

Rutan juga menerapkan teknologi informasi dalam setiap kegiatan warga binaan. "Setiap kegiatan warga binaan dan kunjungan keluarga, kami sudah terapkan absensi sidik jari," ungkap Kepala Rutan Purworejo, Lukman Agung Widodo, kepada KRJOGJA.com, Rabu (5/2/2020).

Menurutnya, Rutan II B Purworejo telah menerapkan standar layanan untuk bisa mencapai WBK. Bahkan, sudah tidak ada pungli dalam layanan warga binaan atau pengunjung di rutan tersebut.

Selain itu, selama beberapa tahun terakhir dilaksanakan razia, tim gabungan tidak pernah menemukan benda terlarang seperti telepon seluler (ponsel) dan narkoba. "Tidak ada pungli, tidak ada HP, Purworejo bersih dan sebenarnya sudah saatnya dapat predikat WBK. Tetapi untuk meraihnya diperlukan pendokumentasikan, itu yang sedang kami lakukan," tuturnya.

Lukman membentuk enam kelompok kerja (pokja), antara lain tata kelola, perundangan, dan organisasi. "Ada enam kelompok yang akan melaksanakan kegiatan dengan target mewujudkan zona integritas dan pendokumentasian," tuturnya.

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), jajaran UPT Kanwil Kemenkumham di Kedu, mendeklarasikan janji kinerja dan komitmen bersama. Kepala delapan UPT menandatangani janji komitmen itu di hadapan Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tarsono.

UPT yang mendeklarasikan diri terdiri atas Lapas Magelang, Bapas Magelang, Rutan Wonosobo, Rutan Temanggung, Rutan Purworejo, Rutan Kebumen, Lembaga Pembinaan Kbusus Anak (LPKA) Kutoarjo dan Kantor Imigrasi Wonosobo. Deklarasi di Kedu karena hingga saat ini belum satupun UPT meraih predikat WBK, meski faktanya sudah tidak ada pungli dalam rutan/lapas.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tarsono mengemukakan, pemerintah daerah memberi dukungan penuh terhadap kegiatan permasyarakatan, terutama di Purworejo. "Terima kasih atas dukungannya, sehingga Rutan Purworejo selalu kondusif. Penegak hukum lain juga ikut mendukung kegiatan di rutan," paparnya.

Tarsono juga mengapresiasi kinerja rutan dan penegak hukum sehingga berhasil mewujudkan 'zero overstay' atau penahanan yang melebihi masanya karena imbas proses hukum yang belum selesai. "Saya tekankan, kegiatan deklarasi jangan dianggap seremonial semata, tapi harus dilaksanakan sesuai tupoksinya. Kita juga harus yakinkan masyarakat bahwa rutan/lapas bebas KKN," tandasnya.(Jas)