BANTUL, KRJOGJA.com - Sejumlah kepala desa dan aparat desa sepakat untuk  memastikan kewenangan pengelolaan dana desa diserahkan ke desa. Hal ini untuk meminimalisir banyaknya kepala desa yang terjerat kasus pengelolaan dana desa. Sementara berdasarkan hasil Rembug Desa Nasional 2017 para aparat daerah mendesak supaya jangan ada kriminalisasi pengelolaan dana desa.

"Kami minta agar desa terhindar dari upaya kriminalisasi. Saat ini dan selanjutnya kami perlu kepastian untuk pengelolaan kewenangan di tingkat desa," kata Kepala Desa Panggungharjo Bantul, Wahyudi Anggoro Hadi disela acara Rembug Desa Nasional 2017 di Kampoeng Mataram, Senin (27/11/2017) yang dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.

Dijelaskan  Wahyudi, hingga saat ini sudah ada 10 persen kabupaten yang menerapkan peraturan Bupati sebagai pedoman hukum kelola dana dan kewenangan yang dimiliki desa. Pengelolaan dana desa memperoleh perhatian besar dari negara sampai melibatkan lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan sampai KPK.

"Kami harap Menteri Desa bisa dorong pemerintah kabupaten menerapkan peraturan bupati ini, sehingga desa benar jalankan kewenangan kelola dan laksanakan dana desa," katanya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo berharap Rembug Nasional Desa 2017 yang dilaksanakan di desa Panggungharjo bisa menjadi titik pijak komitmen membangun desa di Indonesia.

"Asosiasi desa kita minta untuk bangun dan bantu, musuh kita kemiskinan, bisa berguna untuk bantu kepala desa jalankan kewenangan membangun desa," katanya.

Desa kedepan akan menjadi satu kekuatan ekonomi besar yang layak diperhitungkan pada 2020 saat dana desa bisa terkelola dengan baik. Dalam acara ini dilaunching juga aplikasi online BUMDes mall yang secara simbolis ditandai dengan memencet tombol start program di laptop. Lewat aplikasi ini diharapkan bisa dipakai oleh pelaku industri kecil di seluruh nusantara untuk berdagang secara online. (Aje)