Pemkab Terima Dana Bagi HasilTembakau Rp 7 M

user
tomi 27 November 2017, 13:10 WIB
untitled

KARANGANYAR, KRJOGJA.com -  Pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) berbanding lurus dengan penerimaan pajak rokok. Karena itu, wajar apabila petugas menggencarkan penertiban rokok bercukai palsu dan produk ilegal alias pengemplang pajak.

Demikian disampaikan Kepala Satpol PP Karanganyar, Kurniadi Maulato kepada KRJOGJA.com, Senin (27/11/2017). Berdasarkan catatan dinas perdagangan, konsumen rokok di Karanganyar termasuk tinggi se-Jawa Tengah. Setoran pemerintah mencapai Rp 30 miliar per tahun dari sektor pajak dan cukai. Dari situ, Pemkab menerima DBHCT Rp 7 miliar.

"Peredaran barang bercukai dan pajak berkaitan erat dengan pendapatan daerah. Dalam hal ini, Satpol PP berkewajiban mengamankannya. Praktik penjualan rokok ilegal, cukai palsu, kedaluarsa maupun tanpa cukai menjadi sasaran penertiban rutin,” katanya.

Penertiban di lokasi dibarengi penyampaian larangan penjualan rokok ilegal ke pelaku usaha retail dan simpul masyarakat. Berdasarkan hasil temuan selama ini, peredarannya sistematis. Barang Kena Cukai (BKC) itu termasuk minuman beralkohol (miras). Adapun penertibannya termasuk untuk memastikan pengusaha berkomoditas BKC mengantongi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).  (Lim)

Kredit

Bagikan