Pantai Utara Rembang Tercemar Air Limbah

user
ivan 11 November 2017, 11:33 WIB
untitled

REMBANG, KRJOGJA.com - Pencemaran air laut yang terjadi di Pantai Wates Desa Tasikharjo Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang dipastikan akibat pembuangan limbah yang dibuang tidak sesuai prosedur oleh sejumlah perusahaan pengolahan ikan yang berada di wilayah Kecamatan Kaliori. Dulai dari Desa Banyudono Kecamatan Kaliori yang berbatasan langsung dengan Kecamatan kota Rembang, sampai Desa Tasikharjo Kecamatan Kaliori garis pantainya sudah mulai dicemari limbah.

Air pantai yang dulunya jernih kini berwarna hitam dengan tekstur tanah menyerupai lumpur. Bau menyengat seperti bangkai busuk terus tercium di sepanjang bibir pantai Kecamatan Kaliori sepanjang belasan kilometer.

Di beberapa titik, ditemukan sejumlah pipa berdiameter sekitar 25 centimeter yang masih aktif mengeluarkan cairan berwarna kuning pekat, berbau busuk dan bisa menyebabkan gatal-gatal jika terkena kulit. Posisi pipa menjulur ke arah bibir pantai, air yang keluar mengarah langsung ke laut. Debit air yang keluar terbilang cukup deras.

Pasir di sekitar lokasi pipa, yang semula berwarna putih, berubah menjadi hitam dan gembur menyerupai lumpur. Saat ditelusuri, pipa tersebut berasal dari perusahaan pengolahan ikan. Padahal, jika air tersebut sudah melalui IPAL, warna air yang keluar seharusnya bening dan tidak berbau.

Seorang warga yang rumahnya berada di belakang salah satu perusahaan pengolahan ikan, Anton (35) mengatakan bahwa bau busuk yang timbul dari limbah sangat mengganggunya. "Ya airnya dari dulu kondisinya seperti itu. Yang bikin warga nggak kuat itu baunya, bukan amis tapi busuk. Dada saya sering sesak kalau baunya sangat menyengat," tutur Anton, warga Desa Banyudono Kecamatan Kaliori Rembang.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang, Drs Suharso, Jumat (10/11/2017) mengatakan, limbah tersebut diakuinya berasal dari sejumlah perusahaan pengolahan ikan yang berada di wilayah setempat. Suharso mengaku, DLH telah menerjunkan tim untuk memeriksa kelengkapan operasional IPAL di setiap perusahaan pengolahan ikan di sekitar Kecamatan Kaliori.

Diduga ada sebanyak belasan bahkan puluhan perusahaan yang mengindahkan prosedur tersebut. "Sebenarnya kan ada izinnya soal IPAL itu, kita akan kaji ulang semuanya baik perusahaan skala besar ataupun kecil. Yang rawan justru home industri yang keberadaannya kita belum punya datanya," kata Suharso.

Ditambahkannya, DLH Kabupaten Rembang hanya bersifat memantau kondisi lapangan dan melaporkannya kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebab, kondisi tersebut merupakan wewenang DLH Provinsi. (Ags)

Kredit

Bagikan