SLEMAN, KRJOGJA.com - Masyarakat diminta tenang dan tidak panik atas adanya registrasi ulang kartu SIM prabayar menggunakan nomor induk KTP dan Kartu Keluarga. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak masyarakat sebagai konsumen dari upaya tindak kejahatan yang kerap dilakukan oknum tak bertanggungjawab menggunakan nomor anonim.

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Agung Harsoyo dalam mengatakan, kebijakan registrasi kartu prabayar merupakan niat baik pemerintah mewujudkan ketertiban serta kenyamanan bagi masyarakat. Pemerintah menurut Agung menilai pengguna kartu prabayar anonim merupakan pangkal dari kejahatan, sehingga dibutuhkan registrasi akurat.

“Banyak sisi positifnya yakni misalnya kalau ada masyarakat menjadi korban teror lewat ponsel, bisa melapor ke polisi dan pelaku bisa langsung ditindak. Kalau nomor tak teregistrasi kan susah terlacaknya,” ungkap Agung dialog Publik Kominfo 'Aturan Registrasi Kartu SIM Prabayar dan Single Account Media Sosial, Efektifkah Atasi Hoax?' di Balai Utari Mandala Bhakti Wanitatama Sabtu (04/11/2017).

Agung pun meminta masyarakat untuk tenang apabila memang tidak pernah melakukan kejahatan lewat ponsel atau tidak pernah menyebar berita hoax lewat media sosial. “Menurut saya, sepatutnya masyarakat berpartisipasi meregistrasi kartu prabayar berbasis NIK dan KK,” sambungnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta yang juga hadir dalam dialog menyampaikan pandangan serupa. Legislator DIY tersebut menilai kebijakan registrasi SIM efektif menangkal tindak pidana menggunakan ponsel yang belakangan ini semakin marak terjadi.

“Namun memang secara pribadi menurut sudah cukup registrasi kartu prabayar dengan KTP saja, tidak perlu menggunakan Kartu Keluarga. Kalaupun harus tetap demikian, maka harus segera dibahas undang-undangnya karena masyarakat juga menunggu UU Perlindungan Data Pribadi yang setidaknya bisa menumbuhkan rasa kepercayaan untuk meregistrasi,” ungkapnya. (Fxh)