YOGYA, KRJOGJA.com - Pemda DIY memastikan untuk melarang operasional taksi online berplat hitam karena tak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Pemda bersama instansi terkait lainnya bahkan siap melakukan sweeping pada taksi online plat hitam ilegal yang beroperasi di wilayah DIY.

Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY Gatot Saptadi Jumat (10/03/2017) mengatakan pihaknya telah mendapat ijin dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan untuk mengeluarkan kebijakan terkait taksi online plat hitam. Menurut Gatot, rekomendasi tersebut segera dijadikan acuan untuk membuat Peraturan Gubernur (Pergub) DIY yang intinya melarang operasional taksi online plat hitam ilegal.

"Kebijakan Pak Gubernur akan dikeluarkan Pergub mengenai pelarangan operasional taksi online plat hitam. Kami sudah dapat ijin dan rekomendasi dari pusat untuk mengeluarkan kebijakan," tegasnya.

Gatot juga menyampaikan pemda DIY siap melakukan sweeping sebagai langkah lanjutan Pergub yang kemungkinan bakal selesai minggu ini. Pemda bahkan siap melakukan sweeping pada taksi online berplat hitam ilegal yang masuk dalam perusahaan tak berijin.

"Kami koordinasi dengan Polda dan dishub akan melakukan sweeping, kami tidak akan kirim surat apapun pada manajemen karena memang tidak berijin. Mau Uber, Go-Car atau apapun namanya kalau tidak berizin operasionalnya ya tetap akan kami tidak," lanjutnya.

Di sisi lain, Dishub DIY meminta penyelenggara taksi legal plat kuning untuk meningkatkan layanan agar masyarakat pengguna memiliki pilihan lain. "Kita dorong taksi legal untuk online juga tapi terpenting Dishub ingin buat transportasi massal yang lebih baik saat ini ya Transjogja," pungkasnya.

Masyarakat sendiri selama ini merasa mendapat manfaat lantaran taksi aplikasi plat hitam memberlakukan tarif murah dengan pelayanan cukup baik. Penumpang bisa mengetahui estimasi pasti biaya setiap kali akan melakukan perjalanan. (Fxh)