YOGYA (KRjogja.com) - Seluruh terminal tipe A di Indonesia harus diserahkan pada pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Terminal Giwangan menjadi salah satu yang pengelolaannya akan segera diambil alih pusat.

Lalu, bagaimana nantinya nasib Giwangan setelah kewenangan ditarik ke pemerintah Pusat? Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada wartawan Sabtu (17/12/2016) mengatakan paling tidak tengah tahun 2017 mendatang pengambilalihan terminal tipe A di seluruh Indonesia rampung termasuk untuk Giwangan.

Menurut dia, nantinya pengelolaan di lapangan akan dikembalikan pada pemerintah daerah seperti yang selama ini terjadi. "Pusat menjadi supervisor, regulator di mana pengelolaan tetap dilakukan pemda, kita akan cari dulu dasar hukum yang benar," ungkapnya.

Perbedaan yang terlihat menurut Menhub ada pada pengawasan langsung yang memungkinkan pengelolaan lebih terarah dengan jelas. "Mungkin selama ini pemda kurang memiliki kompetensi di bidang ini, nah dengan pengawasan langsung dari Kemenhub nanti ada supervisi di sini," imbuhnya.

Dana-dana dari pusat yang selama ini tak bisa masuk ke terminal Giwangan menurut Budi bisa dialokasikan untuk memperbaiki hal-hal yang diperlukan. "Konsepnya nanti kalau dimiliki pemerintah pusat, dana bisa didistribusikan, semoga sekitar 400-an terminal di Indonesia bisa rampung tengah tahun depan (2017)," pungkasnya. (Fxh)