YOGYA (KRjogja.com) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Perjuangan Agraria untuk Sukamulya (SPAS) Rabu (22/11/2016) menggelar aksi di halaman DPRD DIY. Mereka menolak aksi militerisme yang digunakan sebagai tameng perampasan tanah pertanian mengatasnamakan pembangunan.

Budianto, koordinator aksi tersebut mengatakan mahasiswa merasa prihatin dengan adanya perampasan tanah produktif dengan mengatasnamakan pembangunan seperti yang terjadi di Kulonprogo dan Majalengka Jawa Barat. Mahasiswa beranggapan, hal tersebut merugikan petani yang kehilangan mata pencaharian dan lahan produktif pertanian.

"Di Majalengka tim pansus mengerahkan 1200 personil TNI Polri untuk mempercepat penggusuran desa Sukamulya, hanya dengan kompensasi tanpa relokasi apalagi memikirkan kelangsungan penghidupan. Belum juga di Yogyakarta terkait mega proyek bandara Kulonprogo, bagaimana campur tangan militer terjadi dan kami sangat menyesalkan hal tersebut," ungkapnya.

Berdasarkan hal tersebut mahasiswa meminta pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh reformasi agraria dan tak lagi menggunakan represi militer untuk memuluskan proyek-proyek yang akan dibangun. "Kami minta negara stop keterlibatan TNI dan Polri dalam pembebasan lahan dan hentikan perampasan tanah ruang hidup warga masyarakat termasuk di DIY yang melegitimasi UUK," tegasnya.

Dalam aksi damai tersebut mahasiswa juga melakukan longmarch menuju titik 0 kilometer. Mereka membawa serta spanduk dan orang-orangan sawah sebagai simbol terancamnya para petani di wilayah Indonesia. (Fxh)