PN Yogya 'Aanmaning', Pemkot Laksanakan Putusan

user
agus 09 November 2016, 17:10 WIB
untitled

YOGYA (KRjogja.com) - Gugatan perdata PT Perwita Karya soal ganti rugi Terminal Giwangan telah final setelah upaya hukum terakhir (Peninjauan Kembali) Pemkot Yogya di tingkat MA, mengandung konsekuensi putusan menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht) karenanya Pemkot Yogya harus melaksanakan putusan tersebut.

"Kami telah mengajukan permohonan eksekusi pada Ketua PN Yogya dan PN telah mengeluarkan Penetapan Aanmaning (teguran) pada Pemkot Yogya 01/Pdt.Eks/2015/PN.Yyk tanggal 1 November 2016 dan telah memanggil pihak Pemerintah Kota Yogya untuk diberi teguran (Aanmaning) pada Selasa (8/11) di PN Yogya agar setelah panggilan di atas dalam jangka waktu 8 (delapan) hari selanjutnya harus melaksanakan putusan tersebut," papar Kuasa Hukum PT Perwita Karya, Herkus Wijayadi SH kepada wartawan, Selasa (8/11) siang di RM Phuket, Jalan Taman Siswa Yogya.

Dalam panggilan di PN tersebut dari pihak Pemkot menurut Herkus tidak ada yang hadir. "Pemkot Yogya sesuai isi putusan pengadilan yang telah inkracht diantaranya membayar asset yang dinilai dan disepakati bersama senilai Rp 41.537.174.000, aset pemasangan tanah Rp 2.484.000.000, jaringan telpon Rp 319.400.000, Piutang PT Perwita Karya atau sewa kios Rp 6.373.300.176 total Rp 50.731.873.176. "Ditambah kerugian materiil berupa bunga sebesar Rp 5.324.956.784, total keseluruhan yang harus dibayarkan Pemkot Rp 55 Miliar lebih," papar Herkus.

Mengenai mekanisme pembayaran selama Pilkada, Herkus menegaskan tidak ada kendala karena sesuai Peraturan Mendagri No 17/2016 seorang Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur, Walikota dapat menandatangani Perda maupun APBD. "Sehingga tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan isi putusan tersebut," tegas Herkus.

Terpisah, Kasubag Bantuan Hukum Pemkot Yogya Imron Effendi didamping kuasa hukum Pemkot lainnya Sarbini saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah memenuhi panggilan PN Yogya Jam 09.00, tapi ditunggu sampai pukul 11.00 akhirnya meninggalkan PN karena ada banyak pekerjaan. "Yang jelas kita akan datang di panggilan selanjutnya dan kita akan bicarakan di tingkat eksekutif dulu sebelum melibatkan Dewan, sebab sesuai aturan mekanisme pembayaran harus melalui proses APBD lebih dulu," jelasnya. (*-2)

Kredit

Bagikan