Penggunaan Dana Cukai Tak Tepat Sasaran?

user
danar 26 Oktober 2016, 02:11 WIB
untitled

KUDUS (KRjogja.com) - Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dinilai kurang tepat sasaran, karena belum memberikan dampak signifikan bagi pelaku industri hasil tembakau (IHT). DBHCHT untuk pembiayaan pameran dagang misalnya, perlu dipertimbangkan apakah pelaku usaha atau UMKM yang terlibat sebelumnya merupakan pelaku IHT atau tidak.

Ketua Forum Komunikasi Pabrik Rokok Kecil (FKPRK) Agus Suparyanto menyatakan, akan lebih baik bila yang dipromosikan sebelumnya merupakan pelaku IHT yang kemudian dilatih pengembangan usaha oleh Pemkab Kudus. “Tidak masalah dana cukai untuk pameran dagang, tetapi yang dilibatkan seharusnya eks pelaku IHT. Asal- usul sumber dana harus menjadi pertimbangan,” ungkapnya, Selasa (25/10/2016).

Ditegaskan, penggunaan DBHCHT diharapkan tidak hanya sekedar mendasarkan aturan atau regulasi yang ada. Pemanfaatan dana dari suber tersebut harus tetap mengakar pada semangat mempertahankan IHT dan bukan untuk kepentingan yang sama sekali tidak terkait. Sebagai masyarakat IHT pihaknya tidak dapat membatasi atau menghalangi penggunaan DBHCHT.

“Kami hanya berharap penggunaan dapat tetap dalam semangat memperkuat IHT,” katanya.

Dia mencontohkan berdasarkan UU APBN 2015, penggunaan dana cukai tahun 2016 bisa digunakan untuk infrastruktur sekitar 50 persennya dan selebihnya bersifat spesific grand, tentu dapat dijalankan. Namun ketentuan tersebut harus secara spesifik diterjemahkan terkait dampak bagi pelaku IHT. Salah satunya penyediaan infrastruktur atau akses penghubung, itu pun harus memberikan dampak langsung atau tidak langsung bagi pelaku IHT.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus Eko Djumartono mengatakan, tahun 2016 Pemkab Kudus mendapatkan alokasi difinitif DBHCHT sebesar Rp 140 miliar lebih.  Sedang SiLPA DBHCHTyang tidak terserap selama 8 tahun sejak 2008 mencapai Rp 230 miliar. (Trq)

Kredit

Bagikan