BOYOLALI, KRJOGJA.com - Demokrasi memang bukan sistem yang terbaik, tapi demokrasi adalah sistem yang paling bagus dari berbagai sistem lain sebab mengakomodasi semua mekanisme disalurkan dan memberi kesempatan rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Pendapat tersebut dikemukakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, dalam diskusi yang diselenggarakan Polres Boyolali bertema Menangkal Radikalisme Dan Penggunaan Isu SARA Dalam Pilkada di Boyolali, Rabu (07/02/2018) malam.

Menurut Mahfud bentuk kebangsaan adalah hasil konsensus yang sudah disepakati saat mendirikan negara Indonesia. Dengan 1.360 suku dan 726 bahasa daerah, pluralisme adalah hal yang tak bisa dihindarkan. Karena itu, saat pilkada serentak mengimbau semua pihak menghindari atau terjebak dalam isu SARA.

"Di indonesia saat ini dari berbagai bentuk primordialisme yang mewarnai keberagaman masyarakat, ada dua hal yang masih sangat sensitif, yakni agama dan ras. Merunut pada Pancasila yang sudah memberi keleluasaan masyarakat beragama dengan baik, sudah semestinya agama tidak dijadikan alat perpecahan. Agama adalah urusan masing-masing, dan posisi negara negara melindungi orang-orang beragama," tegasnya.

Mahfud mendukung penindakan hukum secara tegas kepada pihak yang melakukan atau menggunakan isu SARA untuk kepentingannya sendiri, misal untuk menimbulkan perpecahan atau untuk mendulang suara dalam Pilkada. "Agar orang-orang menyadari, perbedayaan adalah keniscayaan." (Gal)