YOGYA, KRJOGJA.com  - Impor beras 500 ribu ton yang dilakukan pemerintah di awal tahun 2018, menuai kontroversi karena dilakukan mendekati panen raya. Banyak pakar yang menilai impor beras tersebut akan menurunkan harga beras sehingga merugikan petani. Namun ada juga pakar yang berpendapat bahwa impor beras menjadi penting untuk menjaga cadangan pangan nasional.

Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian (Faperta) UGM Dr Ir Jangkung Handoyo Mulyo MSi mengatakan, penentuan kebijakan impor beras harus didasarkan pada data yang akurat (evidence based) mengenai jumlah produksi dan konsumsi beras nasional. Setelah itu dilihat stok beras yang ada.

Hanya saja data yang ada ternyata cukup banyak, antara lain data milik Kementerian Pertanian, data Badan Pusat Statistik (BPS) atau yang lain. Data yang disajikan pun beragam. Bagi pihak-pihak yang dituntut memenuhi target produksi beras nasional, data yang disajikan surplus (over estimate). Sementara pihak yang menginginkan kran impor dibuka, datanya minus (under estimate).

"Impor beras bisa menyebabkan inflasi. Oleh karenanya perlu data tunggal yang valid dan telah disepakati bersama agar keputusan impor tepat," terang Jangkung dalam Fokus Group Discussion (FGD) bertema 'Problematika Perberasan Nasional, Kebijakan, Produksi dan Impor' di Auditorium Prof Ir Harjono Danoesastro, Faperta UGM Yogyakarta, Jumat (2/2/2018). FGD diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kedaulatan Pertanian, Faperta UGM.

Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian 2010-2014 yang saat ini menjabat Advisor Direksi Salim Group Bidang Pangan Berkelanjutan Ir Udhoro Kasih Anggoro mengatakan, kalau data bermasalah maka akan sulit dalam merumuskan kebijakan. Dan jika data yang digunakan untuk menentukan kebijakan publik salah, maka dampaknya sangat luas dan itu berbahaya. "Data yang kompak sangat diperlukan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan," katanya. (Dev)

Anggoro mendorong sivitas akademika Faperta UGM untuk lebih berperan aktif dan berkontribusi dalam perumusan kebijakan. Yakni dengan menjadi partner sinergis dan kritis terhadap lembaga yang terkait dengan perumusan kebijakan pertanian. Seperti Presiden, Bappenas, Kementan, Kemendag dan Kementerian Keuangan.

Dekan Faperta UGM Dr Jamhari mengatakan, kenaikan harga beras sangat dipengaruhi oleh ketersediaan beras dan permintaan pasar (demand). Untuk mengetahui kondisi sebenarnya, bisa dilihat dari harga beras dipasaran. "Data harga bisa lebih valid dibanding data produksi dan konsumsi. Sehingga saat harga beras tinggi, sangat mungkin karena stok berasnya memang tidak ada," katanya. (Dev)