32 Tahun Era Soeharto Indonesia Tanpa Neraca Aset

user
danar 25 September 2018, 14:20 WIB
untitled

SLEMAN, KRJOGJA.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Selasa (25/9/2018) siang. Dalam kuliah umum yang mengambil tema Strategi Optimalisasi Manajemen Barang Milik Negara (BMN) Dalam Pengelolaan Kebijakan Fiskal, Sri Mulyani menceritakan pengalaman menarik saat menjabat sebagai Menkeu di era presiden berbeda.

Di masa awal menjabat tahun 2005 sebagai Menkeu era presiden SBY, Sri Mulyani kaget lantaran Indonesia baru memulai evolusi valuasi aset negara termasuk BMN yang mana hal tersebut terhitung hal baru saat itu. Pasalnya, di masa orde baru yang berkuasa 32 tahun tidak pernah ada perhitungan neraca aset Republik Indonesia yang menjadi sangat memprihatinkan bagi bangsa ini.

“Dulu kita tak punya neraca, 32 tahun era Soeharto tidak ada pembukuannya. Mulai masa Reformasi dengan krisis ekonomi tahun 1998 barulah kita bangun neraca keuangan dan mengadministrasi. Akibatnya, banyak aset bangsa BMN yang tidak punya status (titel),” ungkapnya.

Salah satu yang sangat mencengangkan menurut eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini adalah status tanah di Istana Negara yang tidak terdata. “Itu tidak ada titelnya, jadi ketika cucunya Daendeles datang mengklaim itu bisa saja, ini true story. Itu memang gedung milik VOC dulu sebelum diakuisisi pemerintah Belanda. Kita tak punya titel banyak sekali bangunan bisa diambil alih,” sambung Sri Mulyani.

BMN menurut Sri Mulyani adalah penanda sebuah peradaban bangsa yang mana harus menjadi perhatian besar semua pihak. “Sangat berat yang dilakukan Kemenkeu saat berupaya mendata dan memperjelas BMN karena banyak juga yang dikerjasamakan dengan swasta namun keuntungan tidak masuk negara tapi ke pejabat instansinya,” jelasnya.

Saat ini Kemenkeu yang memang memiliki mandat mengelola BMN menurut Sri Mulyani terus melakukan pembenahan terkait pendataan aset negara. Penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan segala sesuatunya berjalan secara lebih terperinci dan update pun dilakukan demi mengamankan aset bangsa yang kerap kali dilupakan bahkan oleh para ekonom.

“BMN memang sering kali dilupakan kareja tidak seksi untuk dibahas. Para ekonom pun lebih tertarik membahas utang di mana jumlahnya dinilai terus bertambah. Tapi jangan lupa, utang kita bertambah tapi aset kita juga bertambah terus. Pembukuan pun kita terus kembangkan menggunakan teknologi sehingga bisa terus update,” tandasnya. (Fxh)

Kredit

Bagikan