BANTUL, KRJOGJA.com - Prof Mahmud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (KY) mengaku akan berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi),  terkait kesediaannya menjadi calon wakil presiden (Cawapres). "Soal Cawapres, saya akan jawab langsung ke Pak Jokowi, bukan ke media. Yang jelas, akan ada forum sendiri nantinya," tandasnya.

Baca Juga: Mahfud MD Bertemu Mbah Moen, Bahas Cawapres?

Prof Mahfud menandaskan hal itu kepada wartawan, usai menjadi keynote speaker Seminar Kebangsaan "Dari Bantul Meneguhkan Kerukunan Menuju Indonesia Damai Sejahtera". Seminar diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Katholik Indonesia (FMKI) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bantul, Sabtu (4/8/2018) di kompleks Parasamya Bantul.

Mahfud menegaskan, pihaknya selalu intens melakukan komunikasi dengan semua parpol, namun tidak kaitannya dengan Pilpres. "Tanpa ada pembicaraan dengan saya, partai tetap akan memiliki forum sendiri untuk berbicara hal tersebut," tegasnya.

Menurutnya, yang harus dikembangkan di Indonesia adalah modernisasi Islam yang toleran. "Orang beragama dengan benar, hatinya selalu tenang dan selalu ingin berbuat baik dengan sesama bahkan dengan orang yang berbeda agama. Kalau ada orang yang marah-marah karena berbeda agamanya, bisa jadi pemahaman agamanya yang salah. Indonesia negara besar. Kita disatukan karena perbedaan agama dan bersatu karena perbedaan tersebut," jelasnya.

Ketua Panitia dari FMKI, Hetvigis Hastawening RA menjelaskan, seminar ini dilakukan atas dasar keprihatinan terhadap maraknya radikalisme yang terjadi di Bantul dan beberapa kawasan lain. "Maka kami bertemu Romo Herman Yosef untuk mefasilitasi dan bekerja sama dengan NU dan berkomunikasi dengan Kiai Abdul Kholiq Syifa'. Ternyata diluar dugaan, sambutan NU luar biasa," ungkapnya.

Wakil Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih menambahkan, NU dan FMKI memiliki inisiatif menyelenggarakan seminar kebangsaan yang bertepatan dengan HUT Bantul. Ditanya mengenai deklarasi ulama dan kiai yang terlibat dalam kegiatan tersebut, menurutnya hal ini sebagai hak untuk mengekspresikan pilihan mereka.

"Ini sangat wajar dan semua memiliki tujuan baik untuk membangun bangsa dan negara, sehingga tidak patut kalau hal ini dijadikan konflik dan berakibat memecah belah bangsa," tegasnya.(Aje)