Pemuda Pancasila Awasi Penanganan Radikalisme di Kampus

PP DIY saat berfoto bersama dalam agenda buka bersama dan perayaan ulang tahun di kediaman Faried Jayen (Harminanto)
SLEMAN, KRJOGJA.com - Dinonaktifkannya dua dosen Fakultas Teknik UGM secara struktutal karena menolak ideologi Pancasila menjadi perhatian besar masyarakat. Banyak yang kemudian ingin mengetahui kelanjutan penanganan kasus tersebut dalam kacamata besar pemberantasan paham radikalisme dari institusi pencetak generasi penerus bangsa.
Salah satu yang menaruh perhatian pada kelanjutan penanganan radikalisme di wilayah kampus adalah organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) DIY. Melalui Ketuanya, Faried Jayen Soepardjan, PP DIY mengaku akan terus memantau perkembangan dari luar sebagai masyarakat.
BACA JUGA :
Dua Dosen UGM Anti Pancasila, Dinonaktifkan!
Rektor UGM: “Keno Iwake Ora Buthek Banyune”
“Kita sangat kecewa mengapa kampus di Yogya terindikasi radikalisme bahkan dosennya. Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama mengapa bisa terjadi, padahal secara jelas kita bangsa Indonesia harus berpegang pada Pancasila yang merupakan falsafah negara,” ungkap Farid pada wartawan di kediamannya, Sabtu (9/6/2018).
PP menurut Faried Jayen kini menanti kelanjutan penanganan kasus-kasus indikasi radikalisme di wilayah kampus khususnya di wilayah DIY. Pihaknya pun meminta kampus untuk terbuka menyampaikan hal sebenarnya terkait masalah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
“Jangan sampai terjadi asal tuduh karena alasannya suka atau tidak suka. Kita buka masalah apa yang sebenarnya terjadi di kampus apakah indikasi doktrinasi atau memang trend, ini harus dikupas bersama dan dibuka,” sambungnya.
Secara konkrit, PP DIY pun meminta anggota mudanya untuk terlibat aktif menggelorakan semangat Pancasila di kampus atau sekolah. “Kami punya banyak anggota muda dan kami berharap mereka bisa memberikan warna di tempat berada dengan Pancasila,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan UGM menonaktifkan dua dosen dari struktural jabatan kampus setelah diindikasi berpaham menolak Pancasila. Meski begitu, tak hanya UGM saja yang memiliki permasalahan tersebut karena beberapa kampus lain juga diindikasikan mengalami hal yang sama. (Fxh)
BERITA TERKAIT
Ciptakan Kesetaraan Gender, Pemkab Sukoharjo Sosialisasikan Perda PUG
Bangun Karakter Siswa, SMAN 11 Yogya Gelar MABATA
Terlibat Calo Bintara, 5 Oknum Polda Jateng Dipecat dan Terancam Pidana
Literasi Jadi Alat Maksimalkan Kualitas SDM Indonesia
Bekali Kemampuan Penulisan, Kanwil Kemenag DIY Gelar FGD Kehumasan
Sambut Ramadan, Kemenag Kirim 50 Pendakwah Moderat ke Daerah 3T
Propam Polres Sukoharjo Gelar Tes Urine Dadakan, Hasilnya?
Polisi Dalami Dugaan Penganiyaan Fitri Disabilitas Yatim Piatu
Janji Didepan Makam Para Pahlawan, Masyarakat Kota Yogya Deklarasi Pemilu Damai
Bank Indonesia Batasi Penukaran Uang BaruRp 3,8 Juta Per Orang
Terbaik dalam Layanan Digital, Kemenkumham Terima Penghargaan dari Kementerian PANRB
Jenazah Syabda Dimakamkam Berdampingan dengan Ibu dan Nenek
Orangtua Ayu Indraswari Terakhir Bertemu Sabtu Pagi, Sore Sudah Tak Bisa Dihubungi
Cegah Kerusakan Lingkungan, Srikandi Ganjar Gelar DIY Workshop Ecoprint
Bupati Gunungkidul luncurkan Aplikasi 'Gampang Gawe Surat'
Pelayat Mendatangi Rumah Duka Syabda Perkasa
Kesbangpol DIY Perkuat Sinergitas Pokja Ketahanan Ekonomi
Merti Dusun Papringan Ditutup dengan Pementasa Kuda Lumping
Qomaru Terpilih Sebagai Ketua Ketua PDM Bantul
Bank Indonesia Mulai Menerima Penukaran Uang Baru Mulai 27 Maret
Dirut KR Resmikan Balai Warga Semeru