SRAGEN, KRJOGJA.com - Kalangan legislatif dan perwakilan petani menanggapi minor terkait kunjungan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman saat panen raya padi di Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Sragen. Kunjungan Mentan tersebut dinilai tidak berimbas pada perbaikan nasib petani di tengah menurunnya harga gabah imbas dari kebijakan impor beras.

Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto kepada wartawan Kamis (25/1) mengatakan, kedatangan Mentan tidak memberi solusi terkait kesulitan yang dirasakan petani dampak impor beras. "Apalah artinya kalau kedatangan menteri juga nggak bisa merubah nasib petani. Itu sama saja bohong. Seberapa banyak peningkatan produksi ternyata nggak akan sebanding sama dampak impor yang telah membantai harga jual gabah di tingkat petani," ujarnya.

Sebagai legislator yang selama ini juga bertani, Bambang  menegaskan menolak keras kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Sebab hal itu hanya akan merugikan petani yang selama ini selalu terpinggirkan dan hidupnya susah. Bahkan, mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap petani ketika kebijakan impor tetap dijalankan. Sementara penyediaan sarana produksi seperti pupuk terus dikurangi dan dipersulit.

"Buat apa panen raya kalau hanya pencitraan saja. Petani mau dapat untung sedikit saja sudah dihajar dengan impor. Harga beras naik sedikit saja sudah geger dan langsung mengambil kebijakan impor. Padahal saat ini di daerah sedang panen raya," tegasnya.

Senada, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen, Suratno yang menilai klaim Mentan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap petani sudah besar terbukti tidak mengangkat derajat petani. Realitas di lapangan, pupuk bersubsidi terus dikurangi dan tidak ada kepedulian untuk memikirkan pascapanen yang selama ini menjadi kendala petani. (Sam)