KUDUS, KRJOGJA.com - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mendapat desakan dari petani dan kepala daerah agar menyetop impor beras, saat melakukan panen raya hasil musim panen pertama (MT I) di Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kudus, Selasa (23/01/2017).

Sebagai salah satu penyangga pangan beras di Jawa Tengah, petani di Kudus saat ini sedang merasakan kegembiraan dengan terwujudnya harga hasil pertanian yang semakin baik. Saat ini harga gabah kering panen (GKP) di wilayah Kudus antara Rp 5.200 hingga Rp 5.800 per kilogram, atau jauh di atas harga patokan pemerintah (HPP) Rp 3.700 per kilogram.

Pada 2018, sasaran panen padi di Kudus mencapai 26.181 hektare. Dengan melimpahnya hasil panen, wajar jika petani tidak ingin harga gabah turun dengan kedatangan beras impor. “Kami menitip pesan kepada Pak menteri, tolong untuk impor beras distop,” pinta Bupati Kudus, Musthofa.

Sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) juga meminta pemerintah memperhatikan  nasib petani dengan tidak melakukan impor beras. Sekretaris Gapoktan Sidorejo Desa Berugenjang Undaan, Karsono lebih mendorong peran pemerintah untuk menstabilkan harga beras di pasaran. “Bagaimana petani untung, masyarakat tidak dirugikan,” katanya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sepakat, petani harus diuntungkan dan meminta bulog harus dapat mengendalikan harga serta melakukan penyerapan.

"Jangan sampai harga gabah atau beras di bawah HPP sehingga dapat merugikan petani. Indonesia telah swasembada beras, tahun 2016-2017 beras tidak impor. Bawang dan jagung yang dulu impor sekarang sudah ekspor, serta harga cabai kini stabil,” tegasnya.

Amran menambahkan impor beras bukan domainnya. Yang ia inginkan bagaimana pemerintah dapat meningkatkan produksi beras dan hasil pertanian lainnya. Saat ini pemerintah telah melakukan yang terbaik untuk petani Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan. (Trq)