BPJS TK dan Dinas Perindag Perluas Perlindungan JSK

user
agus 30 April 2019, 00:13 WIB
untitled

MAGELANG, KRJOGJA.com - Penandatanganan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mewarnai rangkaian kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Tengah dan DIY yang dilaksanakan di Hotel Atria Magelang, Senin (29/4/2019) sore. Rakor yang berlangsung 2 hari ini dibuka Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jateng dan DIY Moh Triyono.

Penandatanganan dilakukan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jateng dan DIY Moh Triyono dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah M Arief Sambodo SE MSi. Penandatanganan ini juga disaksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dra Wika Bintang MM dan Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY Yanto Aprianto. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan se Jateng dan DIY juga hadir dalam kegiatan ini.

Kepada wartawan di sela-sela rakor Moh Triyono diantaranya mengatakan inti MoU tersebut adalah untuk perluasan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para pekerja di bawah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) di Jawa Tengah dan DIY yang jumlahnya banyak sekali.

Dikatakan, diinginkan diberikan perlindungan jaminan sosial. Para pelaku UMKM bukan pegawai swasta, dan mereka juga bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). "Mereka menghidupi dirinya sendiri dengan usahanya sendiri," kata Moh Triyono. Dengan pengarahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, banyak yang berkembang menjadi lembaga yang bagus. Namun masih ada juga yang biasa-biasa saja.

"Namun kali ini kami menyoroti dari sisi jaminan sosial," tambah Moh Triyono. Kalau mereka 'tidak berakar dan tidak berdaun', lanjutnya, siapa yang akan memberikan jaminan sosial ketika suatu resiko terjadi. "Ini yang kami ingin memberikan masukan kepada Dinas Perindag Kabupaten dan Kota," tambahnya.

Banyak kejadian. Karena tidak memiliki jaminan sosial, ahli warisnya menjadi warga miskin baru ketika mereka meninggal dunia. Hal ini juga akan menjadi beban lingkungannya, menjadi beban pemerintah. "Mengapa tidak BPJS Ketenagakerjaan ini, yang jelas-jelas lembaganya pemerintah, dioptimalkan atau dimaksimalkan untuk membantu pemerintah memberikan jaminan sosial kepada para pekerja, apapun statusnya," jelas Moh Triyono sambil menambahkan pihaknya tidak pernah membatasi status pekerja, baik itu yang memiliki gerobag rokok di tepi jalan, pekerja ojek online, tukang tambal ban maupun lainnya, apalagi yang memiliki suatu kreativitas. (Tha)

Kredit

Bagikan