SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di lima kecamatan telah selesai. Tujuh kecamatan lagi diharapkan bisa diselesaikan maksimal 30 April. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo direncanakan menggelar pleno tingkat kabupaten pada 2 - 3 Mei.

Komisioner KPU Sukoharjo Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Suci Handayani, Minggu (28/4/2019) mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemantauan langsung dengan mendatangi langsung pelaksanaan rapat pleno tingkat PPK seperti dilakukan di Kecamatan Baki pada Sabtu (27/4/2019) malam. Data dari KPU Sukoharjo diketahui sudah ada lima kecamatan yang menyelesaikan rapat pleno tingkat kecamatan yakni, Kecamatan Bulu, Tawangsari, Gatak, Bendosari dan Polokarto.

Hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK di lima kecamatan tersebut sudah disampaikan ke KPU Sukoharjo. Kotak suara, surat suara dan kelengkapan lainnya juga telah dikirimkan sebagai dasar dilaksanakannya rapat pleno di KPU Sukoharjo nanti.

KPU Sukoharjo masih memberi kesempatan kepada tujuh kecamatan lain untuk menyelesaikan rapat pleno tingkat PPK. Mereka seperti Kecamatan Baki, Kartasura, Grogol, Mojolaban, Sukoharjo, Weru dan Nguter.

"Untuk rapat pleno PPK Kecamatan Baki dan Kartasura kemungkinan bisa diselesaikan Minggu atau Senin (28 - 29/4/2019) nanti. Kami terus memantau kegiatan dan terus mendorong petugas segera menyelesaikan pleno," lanjutnya.

Batas waktu pelaksanaan rapat pleno PPK tingkat kecamatan maksimal 30 April nanti. Sisa waktu yang ada diharapkan digunakan sebaik mungkin oleh petugas karena hasilnya sangat ditunggu. Setelah selesai ditingkat kecamatan nantinya KPU Sukoharjo akan menggelar sinkronisasi data pada 1 Mei nanti.

"Kenapa sampai sekarang baru ada lima kecamatan yang sudah selesai rapat pleno PPK karena ada beberapa kendala ditemukan," lanjutnya.

Kendala tersebut seperti karena jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang banyak, jumlah panel yang dibuka olek PPK untuk menggelar rapat pleno karena hanya disediakan dua saja. Kendala lainnya berkaitan dengan saksi yang masih ditemukan belum hadir. Selain itu tempat juga menjadi kendala karena kurang memenuhi syarat.

"Sorotan kami setelah melakukan pemantauan meminta pada PPK membuka tiga panel rapat pleno. Karena masih banyak yang hanya dua panel saja. Kenapa harus ditambah karena untuk mempercepat kegiatan agar selesai," lanjutnya.

Anggota Bawaslu Sukoharjo Eko Budiyanto mengatakan, pemantauan pelaksanaan rapat pleno PPK juga dilakukan Bawaslu Sukoharjo. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut ditemukan beberapa kendala salah satunya di Kecamatan Baki dimana sejak awal hanya disediakan dua ruang atau dua panel saja. Kondisi tersebut membuat pleno menjadi lebih lama. Padahal di kecamatan lain rapat pleno digelar dengan membuka tiga panel.

"Pleno PPK di Kecamatan Baki akhirnya ditambah menjadi tiga panel untuk mempercepat kegiatan agar selesai," ujarnya.

Bawaslu Sukoharjo selama rapat pleno tingkat PPK selalu melakukan pemantauan secara ketat terhadap setiap proses yang dilalui. Tidak hanya berkaitan administrasi pemilu saja namun juga ketelitian petugas dalam mencatat hasil. (Mam)