YOGYA, KRJOGJA.com - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilu sudah diatur secara jelas dan tegas sejak lama. Karena aturan berkaitan dengan netralitas tersebut sudah jelas, Gubernur DIY

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan agar ASN untuk selalu menjaga netralitas dalam Pemilu baik pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan dilaksanakan April mendatang. Pasalnya jika sampai ada ASN yang terbukti tidak bisa menjaga netralitas dalam Pemilu bisa dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang ada.

BACA JUGA :

Pembukaan Gaktib 2019, Pangdam IV Minta Prajurit Netral

Menteri PANRB Minta Pegawainya Netral dalam Pemilu 2019

"Kalau soal surat edaran bagi ASN sebetulnya sudah dikeluarkan pada Desember 2018 kemarin. Sebenarnya pelaksanaan Pemilu sudah beberapa kali dilaksanakan, Apalagi setiap Pemilu pasti ada ketentuan supaya TNI, Polri dan ASN untuk menjaga netralitas. Jadi ora sah diwenehi edaran seharusnya mereka uwis ngerti. Kalau sampai ada yang terbukti melakukan pelanggaran (tidak netral) secara otomatis resikonya akan ditanggung sendiri,” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan.

Sultan mengingatkan, agar para ASN tidak main-main dengan netralitas dalam Pemilu.Oleh karena itu ASN harus memahami aturan yang ada dan tidak mencobacoba untuk terlibat politik praktis. Karena aparat terkait di DIY tidak akan mainmain dalam menegakkan aturan, termasuk bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu. Pelanggaran Pemilu disini tidak hanya yang berkaitan dengan keterlibatan dalam politik praktis, namun juga penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Sultan mencontohkan soal adanya kasus pelanggaran terkait penggunaan

fasilitas negara berupa kendaraan dinas pada kegiatan kampanye yang dilakukan salah satu wakil rakyat di Gunungkidul.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwana sempat meminta agar Pemda DIY dalam hal ini Gubernur DIY membuat surat edaran terkait netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilu 2019. Dengan adanya surat edaran tersebut diharapkan bisa tercipta Pemilu yang damai. Karena adanya pelanggaran yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan Pemilu sudah dilakukan antisipasi sejak dini. (Ria)