YOGYA, KRJOGJA.com - Untuk mensuport kebangkitan transportasi umum berbasis massal, Kementerian Perhubungan RI dorong para Bupati dan Walikota segera menyerahkan terminal tipe A dikelola pusat. Hal itu juga mengacu dengan Undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Dari 128 terminal tipe A di Indonesia jika semua sudah diserahkan sudah clear dan clean nantinya menjadi aset kementerian dan segera kita perbaiki makanya kita mendorong juga semua bupati walikota di daerah yang belum menyerahkan terminalnya kalau ingin diperbaiki," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi kepada wartawan di Terminal Giwangan, Minggu (16/06/2019).

Menurutnya, jika terminal tidak segera dilakukan renovasi, dikhawatirkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan terbaik dari terminal. Misalnya di Terminal Giwangan Kota Yogyakarta.

Dalam peninjauanya di Terminal Giwangan, Kementerian Perhubungan ingin mensuport dari Yogya kebangkitan angkutan umum berbasis masal akan mulai tahun 2019 ini.

"Sedang proses, Insa allah tahun depan selesai. Tahun ini kami membuat perencanaan gambarnya dulu sama Detail Engineering Design (DED) nya. Tahun depan baru kami bangun di Giwangan," tambahnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Menteri Perhubungan akan memperbaiki semua angkutan umum di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, perbaikan tersebut tidak hanya mengacu pada fasilitas fisik terminal saja tetapi juga berlaku untuk bus, pelayanan, hingga sistemnya.

"Syaratnya harus dimiliki dan di kelola oleh kementerian baru terminal bisa diperbaiki menggunakan anggaran dari pusat," pungkasnya. (Ive).