Kenaikan Iuran BPJS Bakal Munculkan Keluarga Miskin Baru

user
agus 28 Agustus 2019, 15:35 WIB
untitled

SOLO, KRJOGJA.com - Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang direncanakan pemerintah hingga 100 persen, dikhawatirkan justru akan melahirkan keluarga miskin baru. Dampak lebih lanjut, beban pemerintah menangani kemiskinan lewat berbagai program, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS) semakin membengkak.

Bagi keluarga miskin, ungkap Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menjawab wartawan, di kantornya, Selasa (28/8), kenaikan iuran BPJS tak masalah, sebab tetap ditanggung perintah. Namun bagi keluarga rentan miskin yang harus membayar iuran BPJS secara mandiri, akan menghadapi persoalan keuangan keluarga. "Keluarga rentan miskin disini maksudnya kelompok masyarakat yang sevara ekonomis mampu memenuhi kebutuhan keluarga, namun ketika suatu saat terkena beban keuangan agak besar, semisal biaya rawat inap di rumah sakit, akan berpengaruh besar terhadap stabilitas keuangan keluarga.

Tak menutup kemungkinan, kelompok masyarakat tersebut, ungkapnya, akan jatuh miskin akibat beban pembayaran iuran BPJS yang cukup tinggi, dan harus dilunasi secara rutin setiap bulan. Atau bisa pula mereka memilih memutuskan kepesertaan dengan resiko tak lagi memiliki jaminan kesehatan serta dampak ikutan lainnya.

Di Solo sendiri, tambah pria bersapaan akrab Rudy, kemungkinan kelompok warga rentan miskin jatuh menjadi miskin akibat beban biaya kesehatan telah diantisipasi dengan memasukkan mereka sebagai peserta BPJS dengan iuran ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan begitu, kenaikan iuran BPJS tak akan berpengaruh kepada kelompok masyarakat ini, kendati beban APBD otomatis akan menaik. "Tapi, bagaimana halnya dengan keluarga rentan miskin di daerah lain yang harus membayar iuran BPJS secara mandiri," Rudy mempertanyakan.

Bagi kelompok keluarga rentan miskin peserta BPJS mandiri, kenaikan iuran hingga 100 persen secara ekonomis terhitung sangat besar. Apalagi, kepesertaan BPJS harus dalam cakupan seluruh anggota keluarga yang bisa hanya terdiri dua orang, tapi dapat pula empat atau lima orang. Karenanya, dalih kenaikan iuran BPJS untuk menutup defisit, menurut Rudy, mesti dikaji lagi lebih detail dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tunggakan klaim rumah sakit.

Sebagaimana dikhabarkan, pemerintah akan menaikkan iuranĀ  BPJS dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per bulan per jiwa untuk kelas I, sedangkan kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu per bulan per jiwa. Sedangkan kelas III termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) naik dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu per bulan per jiwa. Itu artinya, beban pembayaran iuran BPJS mandiri akan naik dua kali lipat.

Untuk kota Solo, tambah Rudy, kenaikan tersebut tak begitu merisaukan, sebab keluarga rentan miskin dipastikan tak akan terkena dampak. Sedangkan peserta BPJS mandiri di luar kelompok miskin dan rentan miskin, kemungkinan besar masih memiliki kemampuan membayar kenaikan iuran. (Hut)

Kredit

Bagikan